Download Referensi Contoh Tesis Ekonomi Pembangunan Lengkap (Kode Y) - Digital Store
Open 08.00 sd 17.00 WIB Minggu Libur - No Call (Telp)
SMS 0856 4088 1921

( pcs)
GambarBarangjmlBeratTotal
keranjang belanja anda kosong
00,00Rp 0
Menu

Download Referensi Contoh Tesis Ekonomi Pembangunan Lengkap (Kode Y)

Thursday, December 12th 2013.

Selamat Pagi sahabat Enting Ganesha , Pagi ini kita akan share Tesis Ekonomi Pembangunan yang berupa hardcopy, Siapa tahu anda mendapatkan Referensi dan Ide untuk membuat Tesis Ekonomi Pembangunan Terbaru. Silahkan anda lihat Tesis Ekonomi Pembangunan berikut ini. Bagi yang berminat juga dapat order.

CONTOH TESIS EKONOMI PEMBANGUNAN [ KODE Y 1 ] FILE HARDCOPY ORDER FILE : 08562799383

  1. LABA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DELTA TIRA DALAM OTONOMI DAERAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA (STUDI KASUS KAB. SIDOREJO) (2001)
  2. EVALUASI IMPLEMENTASI STRATEGI BISNIS PARIWISATA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH (STUDI KASUS DI D.I.Y) (1996)
  3. PELUANG INVESTASI DI PROPINSI DATI I LAMPUNG DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (1996)
  4. KEBUTUHAN INVESTASI SEKTOR PERTANIAN DI PROPINSI JAMBI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (2002)
  5. ANALISIS PERUBAHAN KESEMPATAN KERJA DI PROPINSI D.I.Y TAHUN 1990-1997 (1999)
  6. TINJAUAN PENGARUH HARGA SEWA RUMAH TERHADAP NJOP PERUMAHAN (STUDI KASUS DI KOTAMADYA DATI II YOGYAKARTA DAN KEC. DEPOK KAB. DATI II SLEMAN) (1997)
  7. DAMPAK PERUBAHAN PRODUKSI TERHADAP KESEMPATAN KERJA DI PROPINSI MALUKU TAHUN 1990-1992 (2001)
  8. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM MENINGKATKAN RETRIBUSI DAERAH (STUDI KASUS PADA KANTOR-KANTOR DISPENDA KAB. SORONG)
  9. POTENSI DAN PROSPEK RETRIBUSI PASAR KOTA PEKAN BARU PROP. RIAU (2002)
  10. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA YOGYAKARTA (2000)
  11. ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA PROYEK IRIGASI RIAMKANAN DI KAB. BANJAR KALIMANTAN SELATAN (1997)
  12. EVALUASI KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALU PROP. SULTENG TAHUN 1996-2000 (1997)
  13. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN IMPRES DAERAH TINGKAT II DI JATIM SELAMA PEITA IV DAN PELITA V (STUDI KASUS DI KAB. MALANG, PASURUAN DAN SIDOREJO)
  14. PERKEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA TERHADAP PERLUASAN KESEMPATAN KERJA SERTA PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROP. KALIMANTAN TIMUR (1997)
  15. EFISIENSI PUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN GARUT (2001)
  16. KESENJANGAN PEMBANGUN EKONOMI ANTAR DAERAH TINGKAT II DI PROP. MALUKU TAHUN 1993-1994  (2001)
  17. UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTA PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DATI II SURAKARTA (1998)
  18. ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR DAERAH DI PROP. BENGKULU (1995)
  19. KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DALAM MENYONGSONG OTONOMI DAERAH DI KAB. SLEMAN (2000)
  20. POTENSI DAN PROSPEK PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN (DI KABUPATEN TRENGGALEK) (2001)
  21. ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR DALAM EKONOMI DAERAH PROP. JAMBI (2001)
  22. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POTENSI PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KAB. LOMBOK TIMUR (2001)
  23. EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA PERHITUNGAN APBD KAB. BELITUNG TAHUN ANGGARAN 1991/1992-2000  (2002)
  24. SISTEM DAN PROSEDUR AUDIT AKTIVA TETAP DAN PERSEDIAAN (STUDI KASUS DI PROP. BENGKULU) (2002)
  25. ANALISIS KINERJA PUSKESMAS RENGAS DENGKLOK KAB. KARAWANG DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORE CARD (2001)
  26. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA JAMBI (STUDI KASUS DINAS PASAR) (2001)
  27. EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. KALTIM (2001)
  28. KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KAB. JEMBRANA (2002)
  29. EVALUASI PROSES PENYUSUNAN DAN PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA KAB. ACEH TENGGARA (2001)
  30. PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROP.  SUMATE SELATAN (2001)
  31. ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. ALOR PROP. NUSA TENGGARA TIMUR (2001)
  32. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DI PROP. DKI JAKARTA (2001)
  33. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1999 DI PROP. JAMBI (2001)
  34. EVALUASI KINERJA DAN STRATEGI PENGEMBANGAAN BUMD (STUDI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA KOTA CIREBON) (2002)
  35. EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAB. SIKKA (2001)
  36. TINGKAT KEMANDIRIAN KOTA KUPANG DITINJAU DARI SEGI ASPEK KEUANGAN DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH 1997/1998-2001 (2002)
  37. STANDAR ANALISIS BELANJA PENGELUARAN PEMERINTAH KAB. KERINCI (STUDI KASUS PADA KANTOR KEBERSIHAN PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTANAMAN PEMAKAMAN 2001) (2002)
  38. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DI PROP. DKI JAKARTA (2001)
  39. POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA DEPOK (2002)
  40. DAMPAK PENGEMBANGAN SEKTOR LAPANGAN USAHA SEKUNDER TERHADAP PEREKONOMIAN SUMBAR (ANALISIS INPUT OUTPUT 1999) (2002)
  41. POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KAB. INDRAMAYU (2002)
  42. IDENTIFIKASI JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA POTENSINYA DI KOTA DUMAI (2002)
  43. EVALUASI ALOKASI KOMPONEN BELANJA RUTIN DAN BELANJA PEMBANGUNAN DALAM PERBANDINGANNYA TERHADAP REPERTADA KAB. TANAH LAUT (2002)
  44. POTENSI DAN PROSPEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KAB. TANAH TORAJA TAHUN 1991-2000 (2002)
  45. EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN LUMBUNG KREDIT PERDESAAN (PD BPR LKP) (2002)
  46. REKONSTRUKSI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN KAB.PONTIANAK DALAM SUATU MODEL AKUNTANSI BIAYA SEKTOR PUBLIK (2002)
  47. PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI KAB.PURWOREJO) (2002)
  48. UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA (1998)
  49. ANALISIS KESIAPAN FUNGSI PASAR TRENYEMAN KOTA SLAWI DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KBA. DAERAH TINGKAT II TEGAL (1998)
  50. UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI PASAR PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA (1998)
  51. UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI TERMINAL TIRTONADI PADA DINAS PENDAPATAN  KOTAMADYA SURAKARTA (1998)
  52. ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KAB. KOTA BARU PROP. KALIMANTAN SELATAN  (2001)
  53. EVALUASI KINERJA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN BUMD (STUDI PADA PDAM TIRTA DHARMA KOTA BENGKULU) (2001)
  54. ANALISIS STRUKTUR EKONOMI KAB. LAMPUNG UTARA (2001)
  55. IDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI KAB. ACEH TENGGARA (2002)
  56. DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU TERHADAP PENDAPATAN KELOMPOK MASYARAKAT YANG MEMPEROLEH BANTUAN NUSA TENGGARA AGRICULTURAL AREA POROJECT (NTAADP) (2003)
  57. POTENSI DAN PROSPEK RETRIBUSI PASAR KOTA PEKANBARU PROP. RIAU (2002)
  58. KELAYAKAN FINANSIAL PROYEK JAMBU METE RAKYAT DI KEC. KUPANG TENGAH DI KAB. KUPANG (2002)
  59. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PEMBANGUNAN I DI KAB. DAERAH TINGKAT II BANJAR (1997)
  60. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KAB. DAERAH TINGKAT II BANJAR (1997)
  61. EVALUASI KINERJA PDAM TIRTA AMERTA JATI DI KAB. JEMBRANA  (2001)
  62. EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAB.BENGKULU SELATAN (2002)
  63. PROSPEK OTONOMI DAERAH KAB. TANAH LAUT DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN (KOMPONEN PENERIMAAN) (2001)
  64. EVALUASI PROSES PENYUSUTAN DAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DAERAH KAB. KAPUAS TA. 1995/1996-2000 (2002)
  65. KESIAPAN KEUANGAN DAERAH DALAM KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DALAM MENYONGSONG OTONOMI DAERAH DI KAB. SLEMAN (2000)
  66. EVALUASI TARIP AKOMODASI RAWAT INAP BERDASARKAN UNIT KOS
  67. STRUKTUR DAN KONTRIBUSI SEKTORAL PEREKONOMIAN KOTA BANJAR BARU PERIODE 1995-2000 (1997)
  68. INDEKS CUACA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI PERTANIAN TANAMAN PANGAN KOMODITAS PADI DI INDONESIA (2002)
  69. KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. ANDRA GIRI HULU SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN WILAYAH (2003)
  70. PERGESERAN STRUKTUR EKONOMI DAN IDENTIFIKASI SEKTOR SUB SEKTOR EKONOMI UNGGULAN KOTA PALEMBANG (2003)
  71. PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI PROPINSI PAPUA (2004)
  72. PENENTUAN SUB SEKTOR UNGGULAN UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA PEKANBARU (2004)
  73. PENGARUH VARIABEL- VARIABEL PENIDIKAN TERHADAP PDRB PERKAPITA PROP. KALIMANTAN BARAT (2004)
  74. ALOKASI PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) SEBAGAI IMPLEMENTASI REPETADA DI KAB. ACEH SELATAN (2003)
  75. PERANAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL DI PROP. MALUKU (2001)
  76. PERHITUNGAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KAB. KOLAKA (2004)
  77. IDENTIFIKASI KECAMATAN SEBAGAI PERTUMBUHAN EKONOMI DI KAB. LAHAT SUMATERA SELATAN (2003)
  78. EVALUASI KESESUAIAN ANTARA PENGELUARAN PEMBANGUNAN DENGAN RENSTRA KAB. UANTAN SINGIGI PROP. RIAU 2000-2003 (2005)
  79. PENGARUH DANA BERGULIR SUBSIDI ABM TERHADAP KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI DI KAB. LOMBOK BARAT 2001-2004 (2005)
  80. HUBUNGAN BELANJA PEMERINTAH DAN JUMLAH TENAGA KERJA TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KOTA BANDA ACEH (2000)
  81. DAMPAK PROYEK KREDIT MIKRO TERHADAP PENDAPATAN USAHA KECIL BATIK KASU (STUDI KASUS PKM DI DESA KEREBET KEL. SENDANG SARI KEC. BANGUNJIWO KAB. BANTUL) (2005)
  82. ANALISIS KINERJA PUSKESMAS RENGAS DENGKLOK KAB. KARAWANG DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD (2001)
  83. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PDRB ANTAR KECAMATAN DI KAB. WARINGIN TIMUR PROP. KALTENG 1997-2002 (2005)
  84. DAMPAK PROYEK KREDIT MIKRO TERHADAP PENDAPATAN USAHA KECIL BATIK KAYU (STUDI KASUS PKM DI DESA KEREBET KELURAHAN SENDANGSARI KEC. BANGUNJIWO KAB. BANTUL (1998)
  85. EVALUASI KOMPARATIF METODE PENDEKATAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT KARYA USAHA MANDIRI DENGAN IDT (DI KEC. LEUWILANG KAB. BOGOR JAWA BARAT) (1998)
  86. PERSAINGAN PENGGUNAAN LAHAN ANTARA POLOWIJO DENGAN TEMBAKAU DI KAB. LOMBOK TIMUR (2005)
  87. POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI PROP. KALIMANTAN TENGAH (2005)
  88. ANALISIS KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG OTONOMI DI KAB. SAWALUNTO/SIJUNJUNG (2002)
  89. PERKEMBANGAN PENDAPTAN PETANI PADI DAN UPAYA PEMBERANTASAN KEMISKINAN DI KAB. BOLANG MOGGONNDOWO (2005)
  90. ANALISIS POTENSI DESA KABUPATEN LEMBAT (2005)
  91. IDENTIFIKASI KECAMATAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI KAB. LAHAT SUMATERA SELATAN (2003)
  92. DISPARITAS PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR KECAMATAN DI KAB. DAIRI PROP. SUMATERA UTARA 1999-2003 (2005)
  93. PELUANG PENERIMAAN RETRIBUSI PEMANFAATAN RUANG DALAM MENUNJANG PAD KABUPATEN SORONG (1999)
  94. ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA PROYEK IRIGASI RIAM KANAN DI KAB. BANJAR KALIMANTAN SELATAN (1997)
  95. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KAB. DATI II BANJAR (1997)
  96. DESENTRALISASI KEUANGAN DAERAH TK II SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PAD UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS PEMERINTAH KODYA DATI II BANDAR LAMPUNG)    (1997)
  97. STRUKTUR EKONOMI REGIONAL DAN KESEMPATAN KERJA DI PROP. TIMOR-TIMOR (1997)
  98. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI TANAH PEMUKIMAN DI PERKOTAAN (STUDI KASUS DI KAB. SLEMAN) (1997)
  99. KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DATI II BONDOWOSO JATIM SELAMA KURUN WAKTU 1990/1991-1994-1995 (1996)
  100. KINERJA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PEMBANGUNAN I DI KAB. DATI II TAPANULI UTARA (1997)
  101. ANALISIS PROSPEK PENERIMAAN PAJAK DAERAH PRO. IRIAN JAYA (2000)
  102. PENGARUH FAKTOR TENAGA KERJA DAN MODAL PENDAPATAN USAHA TERNAK AYAM PEDAGING DI KAB. SORONG (2000)
  103. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN DAGING SAPI DI KAB. TIMOR TENGAH SELATAN (1997)
  104. ANALISIS MODEL-MODEL EKONOMETRI PERMINTAAN ULANG KUASI DI INDONESIA TAHUN 1965-1994 (1996)
  105. ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN PROSPEK PUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KAB. SORONG (2000)
  106. PELUANG PENERIMAAN RETRIBUSI PEMANFAATAN RUANG DALAM MENUNJANG PAD KAB. SORONG (2000)
  107. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOTA DI PROP. IRIAN JAYA (2000)
  108. KESIAPAN MIMIKA MENJADI DAERAH OTONOM DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN (2000)
  109. PENINGKATAN KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN DI KAB. SORONG (2000)
  110. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMAMPUAN KEUANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH KAB. DATI II SARKO (1997)
  111. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK PEMBANGUNAN I DI KOTAMADYA DATI II MANADO (1997)
  112. ANALISIS KONFLIK INDONESIA JEPANG DI DALAM PASAR OTOMOTIF PENERAPAN ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) DAN GAME TEORY (1998)
  113. PENGARUH PEMBANGUNAN SEKTOR KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TABUNGAN DOMESTIK DI INDONESIA: STUDI PENDEKATAN ERROR CORECTIONS MODEL SIMULTAN
  114. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN 2000-2004 (STUDI KASUS PADA PROP. NTB) (2006)
  115. KEDUDUKAN KECAMATAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM MENDUKUNG PENETAPAN LOKASI IBUKOTA KAB. SERAM BAGIAN BARAT (2006)
  116. ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEGIATAN TAMBANG INKONVENSIONAL (TI) DI PROP. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (2005)
  117. PERANAN RETRIBUSI PASAR DALAM OTONOMI DAERAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA (KASUS DI BANYUMAS) (2001)
  118. EFISIENSI PENGGUNAAN FAKTOR PRODUKSI PADI DI KEC. KERAMBITAN KAB. TABANAN (STUDI KASUS MUSIM TANAM JANUARI 2006) (2006)
  119. PENERAPAN BALANCED SCORECARD STUDI KASUS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI RIAU (2006)
  120. PENGARUH LOKASI DAN KARAKTERISTIK FISIK TANAH TERHADAP HARGA JUAL TANAH KOMPLEK PERUMAHAN (STUDI KASUS KOMPLEK PERUMAHAN DI KAB. SUMBAWA) (2006)
  121. PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP LABA PERUSAHAAN DAERAH BALI TAHUN 1990-2005 (2006)
  122. PENERAPAN BALANCED SCORECARD [STUDI KASUS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROP. RIAU] (1999)
  123. PENERAPAN BALANCED SCORECARD [STUDI KASUS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROP. RIAU] (2006)
  124. DAMPAK BANTUAN MODAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PAK) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KEC. RAMBAH KAB. ROKAN HULU (2006)
  125. ANALISIS KLUSTER DAN PERTUMBUHAN TENAGA KERJA INDUSTRI KECIL RUMAH TANGGA “IKRT” SULTENG 1999-2002 (2005)
  126. ANALISIS KLUSTER DAN PERTUMBUHAN TENAGA KERJA INDUSTRI KECIL RUMAH TANGGA “IKRT” SULTENG 1999-2003 (2006)
  127. ANALISIS EFISIENSI PADA BANK DI INDONESIA TAHUN 2002 (DENGAN PENDEKATAN METODE DEA) (2005)
  128. KEMAMPUAN KAB. LOMBOK BARAT DALAM MELAKUKAN PINJAMAN DAERAH (2006)
  129. MODEL PENILAIAN TANAH RUMAH TUNGGAL (STUDI KASUS DI KEC. SUKABUMI KOTA BANDAR LAMPUNG) (2007)
  130. ANALISIS TINGKAT KEPENTINGAN (IMPORTANCE) DAN KUALITAS (PERFORMANCE PENGELOLAAN ASET BANGUNAN PEMERINTAH KAB. BULUNGAN) KASUS BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KAB. BULUNGAN (2006)
  131. ESTIMASI MODEL PENILAIAN TANAH RUMAH TUNGGAL (STUDI KASUS DI KEC. SUKABUMI KOTA BANDAR LAMPUNG 2006) (2007)
  132. PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA INDUSTRI KECIL (STUDI KASUS INDUSTRI KECIL BARANG KULIT DI MANDING KAB. BANTUL YOGYAKARTA) (1990)
  133. EVALUASI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) SERAM (2004)
  134. ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) DI DINAS KESEHATAN KAB. MALUKU TENGAH (STUDI DI BIDANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (P3 – PL) TAHUN 2006 (2006)
  135. DAMPAK PROYEK KREDIT MIKRO TERHADAP PENDAPATAN USAHA KECIL BATIK KAYU STUDI KASUS PKM DI DESA KEREBET KEL. SENDANGSARI KEC. BANGUNJIWO KABUPATEN BANTUL)  (2000)
  136. ANALISIS CASH BUDGET DAN PEMANFAATAN IDLE CASH DALAM MENDUKUNG MANAJEMEN KAS DAERAH DI KOTA GORONTALO (2007)
  137. PENGELOLAAN KAS DAERAH MELALUI DEPOSITO DI KAB. NUNUKAN (2006)
  138. EVALUASI PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR MELALUI PROYEK PENYEDIAAN KAPAL IKAN KAB. FLORES TIMUR (STUDI KASUS KELOMPOK NELAYAN) (2007)
  139. KETERKAITAN DESENTRALISASI FISKAL DENGAN PELAYANAN PUBLIK (SUATU KABUPATEN/KOTA DI SUMUT TAHUN 2001-2004) (2007)
  140. PENGARUH KONSENTRASI PERTOKOAN TERHADAP NILAI TANAH (STUDI KASUS DI KEC. JATINEGARA JAKTIM) (1997)
  141. KAJIAN PENGARUH AKSESBILITAS DAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP NILAI TANAH DI KODYA YOGYAKARTA (1999)
  142. KETERKAITAN DESENTRALISASI FISKAL DENGAN PELAYANAN PUBLIK (SUATU KABUPATEN/KOTA DI SUMUT TAHUN 2001-2004) (2007)
  143. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN HULU SUMATERA SELATAN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PERIODE II.A 1995/1996 S/D 1999 / 2000 (2001)
  144. IMPLEMENTASI MODEL ANALISIS STANDAR BELANJA SEBAGAI ALTERNATIF PENILAIAN KEWAJARAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SAWAH LUNTO 2006 (2007)
  145. ANALISIS PENGGUNAAN TERTINGGI & TERBAIK [HIGHEST AND BEST USE ANALYSIS] : STUDI KASUS TANAH EKS MESS PEMDA KAB TANAH BALONG DI KOTA MANJARMASIN (2005)
  146. PENENTUAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA RUMAH [STUDI KASUS DI KOTA MADYA SUARAKARTA] (1997)
  147. FAKTOR-FAKTOR FISIK TANAH DAN LOKASI SERTA PENGARUHNYA DALAM PENENTUAN HARGA JUAL TANAH [STUDI KASUS DI KODYA DENPASAR] (1997)
  148. ANALISIS INTERDEPENDENSI NJOP BUMI TERHADAP HARGA PASAR TANAH UNTUK PERUMAHA DI KODYA SEMARANG (1997)
  149. PENGARUH KUALITAS LAHAN DAN LOKASI TERHADAP HARGA JUAL TANAH [STUDI KASUS DI WILAYAH SURABAYA TIMUR] (1998)
  150. KAJIAN SEKTOR PEREKONOMIAN PANTAI BARAT DAN PANTAI TIMUR PROPINSI SUM-UT (2007)
  151. ANALISIS PENGGUNAAN TERTINGGI & TERBAIK [HIGEST AND BEST USE] [STUDI KASUS KOSONG MILIK PEMERINTAH KAB SIDEN RENG RAPPANG DI JALAN JEND A YANI] (2007)
  152. ANALISIS TINGKAT KEPENTINGAN {IMPORTENCE} DAN KUALITAS [PERFORMANCE] PENGELOLAAN ASET BANGUNAN PEMERINTAH KAB BULUNGAN [KASUS BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KAB BULUNGAN] (2006)
  153. PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PERTUMBUHAN PDRB PROP DIY TAHUN 1995 – 2004 (2006)
  154. EFEKTIVITAS PROGRAM RASKIN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KAB. TABALONG PROP KALIMANTAN SELATAN
  155. ANALISIS PERKEMBANGAN EKSPOR DAN DAYA SAING INDUSTRI TAXTIL INDONESIA (1986 – 1997) (1998)
  156. KINERJA DISPENDA DALAM MENGELOLA PAJAK PEMBANGUNAN I DI KOTAMADYA DATI II BANDA ACEH TAHUN 1991/1992 – 1995/1996 (1997)
  157. STUDI KELAYAKAN INVESTASI MESIN PENGOLAH LAHAN SAWAH DI KAB MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR (1999)
  158. ANALISIS KURVA PHILIPS DI INDONESIA 1971 – 1997 – 4 (2004)
  159. STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KODYA JAMBI DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH (2000)
  160. IDENTIFIKASI PENGEMBANGAN WILAYAH DI PROPINSI PAPUA (2002)
  161. ALIRAN INVESTASI ASING LANGSUNG (FDI) KE INDONESIA DALAM MASA KRITIS (2001)
  162. KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN MAGETAN DALAM MENDUKUNG OTONOMI DAERAH (2001)
  163. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI TANAH DI LINGKUNGAN YANG TERCEMAR OLEH BOCORNYA TANGKI POMPA BENSIN [STUDI KASUS DI KEC. BANGUNTAPAN KAB BANTUL DIY]
  164. INDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN & PRIORITAS PEMBANGUNAN EKONOMI DI KAB MERAUKE PROPINSI PAPUA (2004)
  165. PENGARUH PRDB RIIL, TINGKAT SUKU BUNGA RILL DAN INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP INVESTASI SWASTA DOMESTIK DI PROPINSI BENGKULU (2002)
  166. PERTUMBUHAN DAN KESENJANGAN EKONOMI ANTARA DAERAH DI JAWA TIMUR (2000)
  167. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN PAJAK HOTEL & RESTAURANT DI KOTA BUKIT TINGGI (2000)
  168. PENGARUH APBD, RASIO KETERGANTUNGAN KETENAGAKERJAAN PRODUKTIF & PENDIDIKAN TERHADAP PERKEMBANGAN PRDB KAB JAYAWIJAYA 1998-2002 (2006)
  169. PERILAKU OPORTUNISTIK LETISLATIF DALAM PENGANGGARAN DAERAH : APLIKASI AGENCY THEORY DI SEKTOR PUBLIK [STUDI PADA KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NTT.] (2009)
  170. STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PERKEBUNAN KEMIRI [STUDI KASUS DI KABUPATEN ALOR PROPINSI NTT] (2009)
  171. PENGESTIMASIAN NILAI INTRINSIK SAHAM PT.BANK TABUNGAN NEGARA UNTUK TUJUAN INITIAL PUBLIC OFFERING (2009)
  172. POLA ATRIBUT YANG MEMPENGARUHI PREFERENSI KONSUMEN DALAM MEMBELI RUMAH DI KEC. DEPOK SLEMAN PROP DIY (2009)
  173. PENGESTIMASIAN NILAI EKUITAS PT. BANK TABUNGAN NEGARA TAHUN 2008 (2009)
  174. FORMULASI ANALISA STANDAR BELANJA [ASB] ATAS BELANJA KEGIATAN BIMBINGAN ATAU PELATIHAN NON TEKNIS DI PEMERINTAH DAERAH KAB KOTA BARU (2009)
  175. PENGARUH INVENTARISASI, INDENTIFIKASI, LEGAL AUDIT PENILAIAN & PEMANFAATAN TERHADAP OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TETAP [STUDI PERSEPSI PADA PEMERINTAH DAERAH KAB BELU] (2009)
  176. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH PROP NTT. TAHUN ANGGARAN 2007 (2009)
  177. ESTIMASI NILAI PERUSAHAAN DENGAN PENDEKATAN RELATIF MULTIPLE DI BURSA EFEK INDONESIA (2009)
  178. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH PROP NTT. TAHUN ANGGARAN 2007 (2009)
  179. HUBUNGAN ANTARA BI RATE, NILAI TUKAR & IHSG DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2006-2008 [MELALUI MODEL VAR] (2009)
  180. MANFAAT BANTUAN PRASARANA &  MODAL USAHA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN KEC. DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2006 (2008)
  181. MANFAAT BANTUAN MODAL USAHA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PESERTA PROGRAM MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DI KAB. SORONG TAHUN 2006 (2008)
  182. STUDI TENTANG KEMISKINAN RUMAH TANGGA DI DESA BALI LOKU KAB. SUMBA BARAT PROPINSI NTT (2001)
  183. ANALISIS PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN POSTEL & PARIWISATA PROP. GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2005 (2006)
  184. EVALUASI KETEPATAN WAKTU DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI KAB BONE BOLANGO (2008)
  185. EVALUASI MANAJEMEN ASET TANAH DAN BANGUNAN PEMERINTAH DAERAH DI KAB. MALUKU TENGAH TAHUN 2009 (2009)
  186. TINGKAT KAPITALISASI TANAH PERTAMBAKAN AIR PAYAU DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI KAB. LOMBOK TENGAH (2004)
  187. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KAPITALISASI LAHAN PERTANIAN [STUDI PADA LAHAN PERTANIAN DI KEC. LAPE KAB SUMBAWA TAHUN 2009] (2009)
  188. PENERAPAN LIARAI & RITUAL LISAN DALAM ADOPSI INOVASI PERTANIAN MELALUI FARMER FIELD SCHOOL DI TIMUR LESTE (2009)
  189. PENGARUH DEGREE OF ECONOMIC LEVERAGE (DEL) DEGREE OF OPERATING LEVERATE (DOL) & DEGREE OF FINANCIAL LEVERAGE (DFL) TERHADAP RESIKO SISTEMATIK SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI (2009)
  190. VALUASI EKONOMI DENGAN ERAVEL COST METHOD MONUMEN JOGJA KEMBALI YOGYAKARTA (2009)
  191. ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA DI TINJAU DARI PROSES & PENGALOKASIANNYA. PERIODE T.A. 1997/1998  s/d 2001 (2002)
  192. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI PRODUKSI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KOTA AMBON TAHUN 2004 : 1 – 2008 : 4 (2009)
  193. MODEL PENILAIAN TANAH RUMAH TINGGAL “STUDI KASUS DI KECAMATAN SUKABUMI, KOTA BANDAR LAMPUNG” (2007)
  194. IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KAB. DAERAH TINGKAT II SLEMAN DAN KAB DAERAH TINGKAT II KULONPROGO PROP DIY (1992)
  195. MANAJEMEN ASET TANAH & BANGUNAN PEMERINTAH DAERAH KAB. KONAWE [STUDI PADA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KAB KONAWE PROV. SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007] (2008)
  196. ANALISIS TENTANG PERANAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA & INDUSTRI KECIL DI TIMOR LESTE (2009)
  197. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI PRODUKSI INDUSTRI KECIL & MENENGAH DI KOTA AMBON TAHUN 2004 : 1 2008 : 4 (2009)
  198. IDENTIFIKASI SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PAD DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 1993-1999 (2001)
  199. PENGARUH BANTUAN MODAL USAHA TERHADAP PENDAPATAN KELOMPOK USAHA BERSAMA DI KEC. TAPA KAB BONE BOLANGO (2010)
  200. EVALUASI PENDAPATAN MASYARAKAT PESISIR PENERIMA BANTUAN KAPAL IKAN PADA DINAS PERIKANAN & KELAUTAN KAB. BOALEMO (2010)
  201. DAMPAK BANTUAN MODAL TERHADAP PENDAPATAN PETANI PADI SAWAH DI KEC. UTARA KOTA GORONTALO 2009 [STUDI PADA GABUNGAN KELOMPOK TANI “TOLANGIO”] (2010)
  202. ANALISIS PENENTUAN SKALA PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KOTA GORONTALO [STUDI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2010] (2010)
  203. ANALISIS KUALITAS PELAYANAN TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT KAB. GORONTALO (2010)
  204. DAMPAK BANTUAN SARANA PRODUKSI TERHADAP PENDAPATAN PEMBUDIDAYAAN IKAN NILA DI KEC. KOTA BARAT KOTA GORONTALO, 2009 (2010)
  205. PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN & FAKTOR EKONOMI MAKRO TERHADAP HARGA SAHAM [PERUSAHAAN PROPERTY & REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA THN. 2006-2008] (2010)
  206. PENDAPATAN BERSIH PETANI DI DESA SERANDING KEC. MOYO HILIR KAB. SUMBAWA PROPINSI NTB (2010)
  207. KELAYAKAN FINANSIAL SEBELUM PERLUASAN LANDASAN PACU BANDARA RENDANI MANOKWARI PROP. PAPUA BARAT (2011)
  208. ANALISIS KETERKAITAN ANTARA SEKTOR EKONOMI [STUDI KASUS : DI KABUPATEN TEBO PROPINSI JAMBI] (2011)
  209. PENGARUH MANAJEMEN ASET DALAM OPTIMALISASI ASET TETAP {TANAH & BANGUNAN} DI DAERAH [STUDI KASUS DI KABUPATEN BANTUL] (2006)
  210. ANALISIS PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT & PENGURANGAN KEMISKINAN DI DISTRIK DILI TIMOR LESTE TAHUN 2004-2009 (2011)
  211. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPTIMALISASI ASET MERCADO MUNICIPAL DILI MILIK PEMERINTAH TIMOR LESTE [STUDI PADA KEMENTRIAN KEHAKIMAN] (2010)
  212. ANALISIS KELAYAKAN PEMBANGUNAN PUSAT PENDARATAN IKAN (PPI) DI KAB KOTA BARU (2011)
  213. PINJAMAN DAERAH & PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA PERINTIS DI KAB LABUHAN BATU (2011)
  214. ANALISIS PRODUKSI PERTANIAN KAKAO DI KEC. NANGA PANDA KAB. ENDE (2011)
  215. EVALUASI PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH KAB. SORONG TH. 2010 (2011)
  216. DAMPAK PINJAMAN MODAL USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) TERHADAP PENINGKATAN PENGUSAHA KECIL DI KAB. KEPULAUAN MRANTI (2011)
  217. FAKTOR RESIKO FISKAL DALAM PENGANGGARAN DAERAH (2009)
  218. EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI PEMBANGUNAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROV. ACEH TH. 2009 (STUDI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. ACEH) (2010)
  219. PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAERAH MELALUI ANALISIS KLUSTER INDUSTRI KECIL DI SULAWESI TENGGARA (2005-2009) (2011)
  220. PENGARUH KOMITMEN DARI SELURUH ORGANISASI SUMBER DAYA YANG CUKUP, PENGHARGAAN DAN HUKUMAN TERHADAP PENYUSUNAN APBD BERDASARKAN PRESTASI KERJA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH (2011)
  221. PENILAIAN INFRASTRUKTUR JALAN DENGAN METODE DEFRECIATED REPLACEMENT COST ( STUDI RUAS JALAN IM.HASAN KOTA BANDA ACEH) (2010)
  222. EFISIENSI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2005-2009 (2010)

CONTOH TESIS MAGISTER EKONOMI PEMBANGUNAN [ KODE Y 2 ] FILE HARDCOPY ORDER FILE : 089619959333

  1. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DISPENDA (SUATU STUDI KASUS DESPENDA TINGKAT II KAPUAS HULU KAL-BAR) (1996)
  2. STRATEGI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAMBAS DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (1996)
  3. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DIREKTORAT SARANA PENDIDIKAN DALAM UPAYA PENUNTASAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN (1999)
  4. ANALISIS EFEKTIVITAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I RIAU (1999)
  5. PENERAPAN PERENCANAAN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN KAB. ACEH SELATAN MENYONGSONG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (2000)
  6. PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP SEMANGAT KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH PROP SULAWESI UTARA (1999)
  7. PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI LSM DIAN DESAN YOGYAKARTA (2000)
  8. EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGUNGSI TIMOR TIMUR PASCA JAJAK PENDAPAT (SUATU TINJAUAN PEMINDAHAN WILAYAH KERJA BAGI PNS PENGUNGSI TIMOR TIMUR LINGKUGAN DEPDAGRI DIPEMDA PROPINSI DIY) (1998)
  9. KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH TINGKAT DAERAH TINGKAT II DI PROPINSI DAERAH TINGKAT II LAMPUNG (STUDI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA) (1996)
  10. PERAN ORGANISASI INFORMAL DI DALAM PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS LEMBAGA MUSYAWARAH ADAT IRIAN JAYA) (1996)
  11. STUDI KOMPARATIF HUTAN KEMASYARAKATAN DI KECAMATAN PANGGANG DAN KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (2000)
  12. ANALISA EEFEKTIVITAS PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI TENGAH / PD SULTENG (STUDI KASUS PERUSAHAAN DAERAH PADA UNIT PERCETAKAN DAN KONTRAKTOR) (2001)
  13. PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI LSM DIAN DESA YOGYAKARTA (2000)
  14. MANAJEMEN STRATEGI PENGEMBANGAN OBYEK WISATA KABUPATEN LOMBOK BARAT DI PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT (UPAYA PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATA) (2000)
  15. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA (BAPPEKO) BANJARMASIN MENJELANG OTONOMI LUAS (1998)
  16. STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS (PBK) DI KAWASAN KOTA BANJARMASIN (SUATU UPAYA MENJADIKAN PARIWISATA SEBAGAI MOTOR PENGGERAK PEREKONOMIAN  DAERAH) (1998)
  17. EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PENGAN PROPINSI DATI II SUL-TENG (STUDI PELAKSANAAN PROGRAM SWASEMBADA BERAS DI PROPINSI SUL-TENG) (1997)
  18. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN TENAGA PENGAJAR PNS DIPEKERJAKAN DI PTS (STUDI DI KOPERTIS WILAYA V DIY) (1993)
  19. HUBUNGAN MOTIVASI DAN PRESTASI DENGAN KEEFEKTIFAN KERJA PEGAWAI (STUDI KASUS DI SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK) (1994)
  20. IMPLEMENTASI KONSEP BELA NEGARA KALANGAN PERS DI WILAYAH KERJA PWI CABANG JAWA TENGAH (1999)
  21. MANAJEMEN STRATEGIS DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN TANGERANG) (1998)
  22. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DI DAERAH KENDARI PROPINSI SULAWESI TENGGARA (STRATEGI MENGHADAPI OTONOMI DAERAH) (2001)
  23. STUDI TENTANG KERJA SAMA PEMBANGUNAN KUPANG [NORTHERN TERRITORY] SEBAGAI SALAH SATU CARA PENERAPAN PEMBANGUNAN INDONESIA BAGIAN TIMUR DAN PENGANTISIPASIAN ABAD PASIFIK (1994)
  24. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SUATU STUDI KASUS KERUSAKAN LAHAN KRITIS SUB DAS SANTANI KABUAPTEN JAYA PURA PROP IRIAN JAYA (2001)
  25. PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL (STUDI KASUS DAERAH KOTA KUPANG PROPINSI NTT) (2001)
  26. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TENTANG PROGRAM DIPLOMA 3 ILMU PEMERINTAHAN DI PROPINSI IRIAN JAYA (2000)
  27. EVALUASI KEBIJAKAN KENAIKAN PANGKAT MELALUI SISTEM KREDIT POINT BAGI GURU SD, SLTP DAN SMU (STUDI KASUS KOTA BANDA ACEH) (2002)
  28. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMODITA KOKOA DI KABUPATEN YAPEN WAROEN (2001)
  29. STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN DI SEKTOR PERTANIAN SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURAL DI DESA ELABUKAMA KEC. ASOLOGAMA KAB JAYA WIJAYTA PROP IRIAN JAYA (STUDI PENDEKATAN POLITIK PEMBANGUNAN) (2001)
  30. IMPLEMENTASI UU NO.22 TH 1999 DI DPRD KOTA YOGYAKARTA PELUANG DAN TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH (2002)
  31. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN RETRIBUSI DAERAH (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB SORONG) (2002)
  32. IMPLEMENTASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN PAJAK ASLI DAERAH KAB.BANTUL DIY (2002)
  33. STUDI EFEKTIVITAS KERJA ORGANISASI HIMPUNAN WANITA KARYA (HWK) STUDI KASUS DI KABUPATEN SORONG) (2002)
  34. PEREMPUAN DAN REKRUITMEN POLITIK (STUDI KAJIAN TERHADAP PROSES REKRUITMEN PEREMPUAN PAPUA DALAM KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI PAPAU) (2002)
  35. PERAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PROSES DEMOKRATISASI PEMERINTAH LOKAL (SUATU KASUS PEMBENTUKKAN BADAN PERWAKILAN DESA DI KAB SORONG) (2002)
  36. KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. FLORES TIMUR (STUDI DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN STRATEGI) (2002)
  37. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH ANALISIS SWOT TERHADAP PD. HOTEL SWARNADWIPA (2002)
  38. PENGELOLAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEDESAAN BERBASIS KOMUNITAS (STUDI KASUS PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DI KEC KALI BAWANG KAB KULONPROGO PROPINSI DIY) (1999)
  39. ANALISIS KEBIJAKAN TRAYEK ANGKUTAN  PERKOTAAN DI KOTA YOGYAKARTA (2000)
  40. EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI NTB
  41. EVALUASI KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN DANA SUBSIDI BBM KEPADA MASYARAKAT MELALUI PROGRAM DANA BERGULIR DI KEBUPATEN MUSI KAPUAS (2002)
  42. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM) DI KOTA YOGYAKARTA (2002)
  43. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR EFISIENSI ”PROGRAM DIKLAT” PROPINSI DAERAH TINGKAT I KAL-BAR (1995)
  44. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DI DINAS PARIWISATA PROP DIY (1999)
  45. STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR PEMERINTAH DAERAH [KASUS PROGRAM DIKLAT PENJENJANGAN SPADA DAN SPALA DI PROPINSI DATI I KAL-BAR] (1995)
  46. FUNGSI DAN PERAN DPRD DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH [STUDI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH] (2000)
  47. SIKAP DAN KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP APEC (2001)
  48. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DI DINAS PARIWISATA PROP DIY (1999)
  49. KUALITAS PELAYANAN AIR MINUM [STUDI PERBANDINGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KAB DATI II KUPANG DAN BADAN PENGELOLAAN AIR MINUM KAB DATI II BELU] (1996)
  50. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRIPROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I SUL-SEL [PERUBAHAN POLA PIKIR PERWILAYAHAN KOMODITAS DAN PETIK OLAH JUAL] (1998)
  51. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JARING PENGAMAN SOSIAL [STUDI KASUS PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DI KAB. DATI II LEBAK PROP. JAWA BARAT (2000)
  52. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH [STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KAB. KULON PROGO (2000)
  53. MANAJEMEN STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA STUDI KASUS : PARIWISATA KOTA MADYA DATI II SURAKARTA (1998)
  54. EFEKTIVITAS LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM BANTUAN DESA [STUDI KASUS DI KELURAHAN MALABERO TELUK SEGARA KODYA BENGKULU] (1995)
  55. STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PELAKSANAAN TEKNIS OPERASIONAL DINAS KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH  ISTIMEWA YOGYAKARTA (1995)
  56. KEBIJAKAN BANTUAN TENAGA DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK PERGURUAN TINGGI SWASTA DI INDONESIA (1995)
  57. PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP IKLIM ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN [STUDI KASUS PADA RUMAH SAKIT UMUM PROP DR. W.JOHANES KUPANG NTT] (1995)
  58. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA JAMBI DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (2002)
  59. KESIAPAN PELAKSANAAN TITIP BERAT OTONOMI DAERAH KABUPATEN [SUATU STUDI TENTANG KEUANGAN DAERAH DAN KEMAMPUAN ADMINISTRASI APARAT PEMERINTAH DAERAH DI KAB. SOLOK PROP SUM-BAR] (2000)
  60. ANALISIS KEBIJAKAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PADANG PARIAMAN (2001)
  61. STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN DI KAB. WONOGIRI DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH (2001)
  62. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA JAMBI DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (2002)
  63. PEMEKARAN WILAYAH DI KABUPATEN SORONG, ANALISIS : FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PEMEKARAN WILAYAH DI KABUPATEN SORONG
  64. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PDAM KOTA PALANGKARAYA (2002)
  65. PENDORONG PEMBANGUNAN DAERAH : STUDI TENTANG EFEKTIVITAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH [STUDI PENELITIAN PADA BAPPEDA KAB DATI II ACEH UTARA DAN BAPPEDA DATGI II ACEH TIMUR] (1996)
  66. ANALISIS FAKTOR SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA BAPPEDA [STUDI KASUS DI BAPPEDA TINGKAT II KENDAL] (1966)
  67. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA INDUK KOTA/RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA JAMBI PROPINSI JAMBI (2001)
  68. PROSES IMPLEMENTASI PROGRAM COMMUNITY DEVELOPMENT DI ZONA INDUSTRI LHOUK SEUMAWE ACEH UTARA (1995)
  69. KINERJA BAGIAN TELEMATIKA BIRO HUMAS SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SUM-BAR DALAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (2002)
  70. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS KINERJA PERENCANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA (1995)
  71. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA [STUDI KASUS DI SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA (2002)
  72. PENGARUH BUDAYA BIROKRASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PERIWISATA [STUDI DI KABUPATEN BADUNG-BALI] (2000)
  73. STUDI KINERJA  ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA (2003)
  74. PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA [STUDI KASUS DI KANTOR CATATAN SIPIL] (2001)
  75. PERGESERAN PERAN DINAS PENERANGAN DI ERA AWAL PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH [STUDI KASUS DI DINAS PENERANGAN KOTA PALANGKARAYA] (2003)
  76. KINERJA ORGANISASI PDAM KABUPATEN MERAUKE (2003)
  77. ANALISIS KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI ERA OTONOMI DAERAH [STUDI PADA INDUSTRI MANUFAKTUR DI KABUPATEN SEMARANG] (2003)
  78. PROGRAM PROMOSI PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, PENDAPATAN MASYARKAT, PERLUASAN USAHA DAN KESEMPATAN KERJA DI PROPINSI BENGKULU (2003)
  79. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (2003)
  80. ANALISIS KUALITAS PELAYANAN SUB DINAS CATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI (2003)
  81. FUNGSI DAN PERAN LEGISLATIF DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH [STUDI KASUS PERDA NO.14 TAHUN 2000 TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS PENGANGKUTAN DAN ATAU PENJUALAN HASIL PERTANIAN DAN INDUSTRI KELUAR WILAYAH KABUPATEN KAPUAS] (2002)
  82. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM IDT DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN [STUDI DI KELURAHAN TUNJUNG SEKAR KOTA MALANG] (2002)
  83. ANALISIS PENATAAN KELEMBAGAAN KECAMATAN DI KABUPATEN KUTAI BARAT [IMPLEMENTASI UU NO.22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH] (2002)
  84. PERILAKU BIROKRASI DALAM PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA [STUDI KASUS PERANAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA DENPASAR] (2002)
  85. EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN AGAM [STUDI KASUS PENGEMBANGANOBYEK PARIWISATA PARALAYANG] (2002)
  86. AKSES PENDUDUK MISKIN KENDALA PENUNTASAN WAJIB BELAJAR [STUDI EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN WIJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI PROP JAWA TENGAH] (2002)
  87. EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA TERPADU DI PULAN BINTAN [STUDI DAMPAK PROGRAM TERHADAP DAERAH KABUPATEN  KEPUALAUAN RIAU] (2003)
  88. EVALUASI KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA TERPADU DI PULAU BINTAN KAB. KEPULAUAN RIAU (2003)
  89. AKUNTABILITAS NONGOVERNMENTAL ORGANISATION [STUDI TERHADAP PERHIMPUNAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA (PKBI) LAMPUNG] (2002)
  90. KONFLIK DALAM PROSES PEMILIHAN DAN PENETAPAN WALIKOTA KENDARI PROPINSI SULAWESI TENGAH PERIODE 2001-2006 (2003)
  91. EFEKTIVITAS PEKERJA SOSIAL KECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL ERA UU NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (2002)
  92. PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT [STUDI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM P2KP DI DESA BOKOHARJO KEC. PRAMBANAN KAB. SLEMAN PROPINSI DIY] (2003)
  93. PROGRAM PROMOSI PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN ASLI DAERAH, PENDAYAAN MASYARASKAT, PERLUASAN USAHA DAN KESEMPATAN KERJA DI PROPINSI BENGKULU (2003)
  94. EFEKTIVITAS PEKERJA SOSIAL KECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL ERA UU NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (2002)
  95. NETRALITAS BIROKRASI PUBLIK [STUDI KASUS BIROKRASI PEMERINTAH KOTA CIREBON] (2002)
  96. ANALISIS KUALITAS PELAYANAN AKTA PERKAWINAN [STUDI KASUS PADAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROPINSI DKI JAKARTA (2002)
  97. STUDI TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM SETELAH PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI PROPINSI JAWA TENGAH (2003)
  98. KUALITAS PELAYANAN AIR BERSIH PDAM KABUPATEN TULUNG AGUNG (2002)
  99. PERANAN BIROKRASI DALAM PELAYANAN PERIJINAN INVESTASI DI PROPINSI JAMBI (2003)
  100. KUALITAS PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU [STUDI KASUS SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU] (2002)
  101. EVALUASI KINERJA PELAYANAN UMUM SATU PINTU TERHADAP PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DI KANTOR KECAMATAN [STUDI KASUS DI KANTOR KECAMATAN DEPOK SLEMAN DIY] (2002)
  102. KINERJA PELAYANAN PUBLIK [STUDI KASUS IJIN PENDIRIAN BANGUNAN DI KOTA JAYAPURA] (2002)
  103. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN KTP DI KOTA DEPOK (2001)
  104. STRATEGI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH PADA DATI II KABUPATEN LAMPUNG SELATAN [STUDI KASUS RENCANA KAB TANGGAMUS] (2001)
  105. RESTRUKTURISASI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH [STUDI KASUS PADA SEKRETARIS DAERAH KAB KULONPROGO PRIPINSI DIY] (2003)
  106. ANALISIS PROBLEMA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) DI DIY (2003)
  107. PENANGANAN MASALAH PEDAGANG KAKI LIMA [STUDI KASUS IMPLEMENTASI KETERTIBAN UMUM WILAYAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA DI KEC. TANAH ABANG] (2003)
  108. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KOMITMEN ORGANISASIONAL PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PRIPINSI RIAU (2003)
  109. COSTUMER ORIENTED DALAM PELAYANAN RSUD PROPINSI RIAU (2003)
  110. STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SETYA LENCANA PENDIDIKAN [PERATURAN PEMERINTAH NO. 5 TAHUN 1985] (2003)
  111. PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, IKLIM ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU (2004)
  112. ANALISIS PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI DI BIDANG PERIJINAN KEPADA CAMAT [STUDI KASUS PELAYANAN IZIN TEMPAT USAHA DI BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAHAT] (2004)
  113. EVALUASI HASIL DIKLAT PENJENJANGAN DI SEKRETARIAT KOTAMADYA PONTIANAK KAL-BAR (1997)
  114. PEREMPUAN DAN KEMISKINAN : STUDI TENTANG RELASI GENDER DALAM KOMUNITAS MISKIN KEDUNGMANGU MASJID DI KOTA SURABAYA (1997)
  115. PENYEDIAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN TIPE RS DAN RSS [STUDI KASUS PADA PT. PURNAMA KRISNA MULYA DALAM PENYEDIAAN TANAH UNTUK PERUMAHAN BALE ASRI DI DUSUN PERENG DESA BALECATUR KEC GAMPING KAB SLEMAN] (1999)
  116. JALAN KETIGA (THE THIRD WAY) ANTHONY GIDDENS ” DIALEKTIKA ANTARA PASAR, NEGARA DAN MASYARAKAT MADANI” (2001)
  117. POLA AKOMODASI MASYARAKAT TIONGHOA DALAM BERHADAPAN DENGAN BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PONTIANAK
  118. STUDI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN KEDUNGOMBO DI KEC. KEMUSU KAB BOYOLALI (2004)
  119. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2002 [STUDI KEBIJAKAN SUBSIDI PANGAN TERARAH (TARGET FOOD SUBSIDY) DAN INCOME   TRANSFER UNTUK KELUARGA MISKIN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PANGAN POKOK DI KELURAHAN PULISEN, DESA PUSPORENGGO DAN DESA SUKARAME] (2003)
  120. IMPLEMENTASI PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA [STUDI KASUS DI DINAS PARIWISATA JAMBI] (2001)
  121. DETERMINAN INDIVIDUAL DAN STRUKTURAL KESEJAHTERAAN KELUARGA [STUDI DI PEDESAAN KABUPATEN KULONPROGO] (1995)
  122. STUDI TENTANG KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI ORANG MADURA DI SUMBAWA: ANALISIS KAPITAL SOSIAL DAN TRUST (2003)
  123. KONTINUITAS TRADISI DAN MODERNISASI PESANTREN [ANALISA PROSES PENDIDIKAN PESANTREN] (1999)
  124. STUDI TENTANG MEKANISME PERTAHANAN DIRI PARTAI GOLKAR : ANALISIS TINDAKAN VALUNTARISTIK DAN SKEMA A-G-I-L [ADAPTION GOAL ATTAINMENT-INTEGRATION-LATENCY]
  125. PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI PENGHIJAUAN DENGAN PROGRAM REHABILITASI LAHAN DAN KONSERVASI TANAH UNTUK PENGENDALIAN EROSI DAN BANJIR DI KAB. PURWOREJO [KEBIJAKAN PUBLIK](2003)
  126. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KREDIT USAHA TANI (KUT) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (KEBIJAKAN PUBLIK) (2003)
  127. REFORMANCE SEKBER KARTAMANTUL [STUDI KASUS PADA TPA SAMPAH PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL DIY] (2004)
  128. RESOLUSI KONFLIK PENGELOLAAN TANAH ULAYAH [STUDI TENTANG UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN DALAM MENANGANI KONFLIK ANTARA MASYARAKAT ADAT DESA TANGKAN DENGAN PT.HASFARM UTAMA ESTATE DI KAB. BARITO SELATAN] (2004)
  129. EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN FAK-FAK (2004)
  130. PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT [STUDI KASUS DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN KEDU UTARA KAWASAN HUTAN DIENG KAB. WONOSOBO] (2003)
  131. DAMPAK REFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT (UNIT SWADANA) TERHADAP MUTU PELAYANAN (2003)
  132. EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NO. 2A TAHUN 2001 PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. SIAK (2002)
  133. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INSEMINASI BUATAN PADA TERNAK SAPI POTONG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TIMUR TENGAH UTARA (1998)
  134. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI [STUDI KASUS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL] (2002)
  135. PERANAN KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA PADA PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH BENGKULU (2002)
  136. ANALISIS EFEKTIVITAS ORGANISASI [STUDI KASUS PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG] (2003)
  137. KINERJA PROYEK AIR BERSIH DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (WSLIC-II) [STUDI KASUS KABUPATEN SOLOK] (2004)
  138. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN BATAS WILAYAH DI KOTA DEPOK (2002)
  139. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA [STUDI KASUS DI DESA CEPER KECAMATAN CEPER DAN DESA KALIKOTES KEC KALIKOTES KAB DATI II KLATEN] (1998)
  140. STRATEGI PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI KOTA PEKANBARU (2002)
  141. KUALITAS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMERINTAH KOTA MEDAN [STUDI TENTANG PROSES DAN KETERLIBATAN STAKEHOLDER DALAM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KOTA MEDAN TAHUN 2001-2005] (2003)
  142. KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU [STUDI KASUS PADA PERSIAPAN PENINGKATAN STATUS EKS KAWENANAN MUARA DUA MENJADI KABUPATEN DEFINITIF] (2003)
  143. KONFLIK RELOKASI LAHAN DALAM PEMBANGUNAN [KASUS RELOKASI LAHAN ”ULAT MARAS” DALAM PEMBANGUNAN BENDUNGAN BATU BULAN DI KEC. MOYO HULU KAB. SUMBAWA NUSA TENGGARA BARAT] (2004)
  144. FAKTOR-FAKTOR SOSIAL BUDAYA YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANAK DI PROPINSI JAWA TENGAH (1990)
  145. ASEAN SECURITY COMUNITY : MOTIF DAN PROSPEK (2004)
  146. STUDI TENTANG ISU-ISU STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI PROPINSI BANTEN (2002)
  147. ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI [STUDI KASUS PADA PIR BUN NES KARET DI LOKASI KEC JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI] (2005)
  148. E-GOVERNMENT [KAJIAN TENTANG EFEKTIVITAS INTERNET DAN SMS DALAM MEWUJUDKAN DEMOCRATIC E-GOVERNMENT DI YOGYAKARTA] (2004)
  149. PERUBAHAN BAHAN KONSTELASI POLITIK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN [STUDI KASUS DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH] (2004)
  150. REFORMASI BIROKRASI LOKAL [STUDI KASUS DI SEKRETARIAT DAERAH KAB. TIMUR TENGAH SELATAN] (2004)
  151. STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KABUPATEN SIMALUNGUN [STUDI KASUS DINAS PENDAPATAN KABUPATEN SIMALUNGUN] (2004)
  152. EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PENDAPATAN PROPINSI RIAU (2004)
  153. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KREDIT USAHA TANI (KUT) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (2003)
  154. EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KABUPATEN MUARA ENIM PROPINSI SUM-SEL 2000/2001 (2004)
  155. IDENTIFIKASI POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BENGKALIS (2005)
  156. STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN DALAM RANGKA KEMBALI KE PEMERINTAH NEGERI MENUJU OTONOMI DESA YANG DEMOKRATIS [STUDI KASUS KABUPATEN MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU] (2004)
  157. PERAN DEWAN SEKOLAH SMP N 1 PIYUNGAN DI KABUPATEN BANTUL (2005)
  158. MANAJEMEN TRANSPORTASI PROGRAM BUSWAY DI JAKARTA (2005)
  159. KEISTIMEWAAN PENDIDIKAN PROPINSI NANGROE ACEH DARUS SALAM (2004)
  160. REFORMASI BIROKRASI LOKASI [STUDI KASUS DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN] (2004)
  161. IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP TITIK PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN (2005)
  162. PERANAN ORANG KUAT DALAM POLITIK LOKAL [STUDI KASUS MENGENAI PERAN EKSEKUTIF DALAM POLITIK LOKAL DI EKS.  SWAPRAJA MOLLO KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN] (2004)
  163. AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KONTRAK KERJA SAMA PENGADAAN BARANG/JASA DAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI POLA KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA DI TINGKAT PEMERINTAH LOKAL DI INDONESIA [STUDI KASUS PENERAPAN MANAJEMEN ”CONTRACTING-ANT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PERHUBUNGAN DAN PERTAMBANGAN DI KAB. SLEMAN DIY”] (2003)
  164. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS TEMBAKAU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI (STUDI KASUS DI KABUPATEN TEMANGGUNG) (2001)
  165.  KINERJA PT. BANK JATIM (2001)
  166. STRATEGI PENGEMBANGAN IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN AGAMA (2001)
  167. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN RETRIBUSI DAERAH [STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. SORONG] (2002)
  168. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (2002)
  169. RENDAHNYA KINERJA DPRD KABUPATEN MANGGARAI NTT DALAM APLIKASI FUNGSI LEGISLASI ANGGARAN DAN PENGAWASAN (2003)
  170. REFORMASI BIROKRASI LOKAL [STUDI KASUS DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN] (2004)
  171. KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENUMBUHKAN DEMOKRASI DESA [STUDI DI DESA HARAPAN DANDESA PERAPAKAN KECAMATAN PEMANGKAT KAB SAMBAS PROPINSI KAL-BAR] (2004)
  172. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA WILAYAH DAS JENEBERANG [STUDI KELEMBAGAAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI KAB. GOWA] (2005)
  173. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NO. 17 TAHUN 2002 MENGENAI PAJAK REKLAME [STUDI KASUS DI KABUPATEN PIDIE PROPINSI NAD] (2005)
  174. PENGARUH ANALISIS JABATAN TERHADAP KINERJA APARAT  PADA BADAN PENGAWASAN DAERAH KAB. KULONPROGO DIY (2005)
  175. KERJASAMA INVESTASI ANTAR DAERAH PADA KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KARET) PARE-PARE (2005)
  176. PERILAKU VOTING MASYARAKAT AMRI METO [ANALISIS TERHADAP PERILAKU VOTING MASYARAKAT AMRI METO DI KECAMATAN MOLLO, MOLLO UTARA DAN FATUMINASI KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN PROP NTT] (2005)
  177. PROSES KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH PROPINSI SUL-SEL [STUDI TENTANG PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH PROPINSI SUL-SEL PADA AWAL PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH] (2005)
  178. IMPLIKASI PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN SDM APARATUR DAERAH KAB. MAMUJU (2005)
  179. KEBIJAKAN PERBURUHAN PHILIPINA DALAM MELINDUNGI BURUH MIGRAN (2005)
  180. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESSETTLEMENT TERHADAP WARGA MASYARAKAT PENGUNGSI TIMOR TIMUR DI KAB. BELU PROPINSI NTT
  181. ANALISIS PENGADAAN BARANG/JASA BERDASAR-KAN KEPRES NOMOR 18 TAHUN 2000 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK (2005)
  182. PERSEPSI PEGAWAI TENTANG PERANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DALAM PROSES POLA PENGEMBANGAN KARIER (PADA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SUM-SEL) (2002)
  183. PENYIMPANGAN PEMANFAATAN FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG UNTUK PEMUKIMAN [KASUS HUTAN LINDUNG GUNUNG NONA DI KOTA AMBON] (2005)
  184. KOMITE SEKOLAH DAN GOOD GOVERNANCE [STUDI PENGELOLAAN SEKOLAH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KEC. KOTABU KABUPATEN MUNA PROPINSI SULAWESI TENGGARA] (2003)
  185. PERAN ORGANISASI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DUNI [STUDI KASUS PT.    CALTEX  PASIFIC INDONESIA] (2005)
  186. IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN [STUDI KONTEKSTUALITAS DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA FAKIR MISKIN DI KABUPATEN ROKAN HULU PROPINSI BIAK] (2005)
  187. STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SETYA LENCANA PENDIDIKAN (PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1984 (2003)
  188. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPINDAHAN PASAR DI KABUPATEN ALOR PROPINSI NTT (2001)
  189. KINERJA ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK DI KOTA BATAM (2005)
  190. POTENSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN MUARA ENIM PROP SUMATERA SELATAN 2000/2001 – 2002 (2004)
  191. EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUAPTEM AGAM [STUDI KASUS PENGEMBANGAN OBYEK PARIWISATA BANDUNG] (2002)
  192. PENGARUH PERAN ELIT POLITIK FORMAL DAN INFORMAL TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA TANGERANG (2001)
  193. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN (P2MK) DI KOTA KENDARI (2005)
  194. PERILAKU PEMILIH PARTAI POLITIK KIAI PESANTREN DI YOGYAKARTA PADA PEMILU 1999 (2000)
  195. ETIKA BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK [STUDI KASUS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DENPASAR] (2004)
  196. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN [STUDI KASUS TENTANG PELAYANAN PENDIDIKAN SD DI KAB SLEMAN DIY] (2003)
  197. STUDI EVALUASI TENTANG PROSES PEMBENTUKKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP NO.8 TAHUN 2003 DIKABUPATEN DI KEPULAUAN RIAU (2004)
  198. MENGUAK PROBLEMATIKA KELANGKAAN PANGAN MASYARAKAT BIBOKI [PENELITIAN DI DESA NONATBAAN NTT] (2004)
  199. HUBUNGAN MENONTON IKLAN DI TELEVISI DENGAN LOYALITAS TERHADAP PRODUK BERMERK TERTENTU [STUDI TENTANG HUBUNGAN MENONTON TAYANGAN IKLAN RINSO DI TELEVISI DENGAN LOYALITAS PARA IBU RUMAH TANGGA DI RW.04 KELURAHAN RAWAJALI DALAM MENGGUNAKAN DETERJEN PENCUCI PAKAIAN MERK RINSO] (2002)
  200. PERILAKU MEMILIH WARGA NU DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2004 (2004)
  201. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA KECAMATAN DI KOTA BANJARMASIN (2006)
  202. FUNGSI KELOMPOK PENGRAJIN BAMBU DALAM SISTEM PRODUKSI DAN PEMASARAN KERAJINAN BAMBU DI KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI. [STUDI TENTANG KELOMPOK PENGRAJIN BAMBU DI KECAMATAN BANGLI KAB BANGLI PROPINSI BALI] (2005)
  203. MIGRASI PENDUDUK DAN KETAHANAN EKONOMI KELUARGA [STUDI MIGRAN ETHNIS BUGIS DI DESA ONEMBUTE KEC. LAMBUYA KABUPATEN KENDARI] (2000)
  204. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA KECAMATAN DI KOTA BANJARMASIN (2006)
  205. MOBILITAS SIRKULER PEKERJA ANAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EKONOMI KELUARGA (2006)
  206. KINERJA APARAT DI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA (2006)
  207. INDEKS KEMISKINAN MANUSIA PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI DIY 1996-2001 [ANALISIS DATA SUSENAS] (2002)
  208. KEADAAN SOSIAL EKONOMI TRANSMIGRAN UMUM DI DAERAH TRANSMIGRASI NON PASANG SURUT ”KAL-SEL”
  209. WANITA PEDAGANG KAKI LIMA & PERILAKU MOBILITAS SIRKULER [STUDI KASUS DI PASAR KOTA MADYA SEMARANG] (1994)
  210. PELUANG KERJA DI SEKTOR PERDAGANGAN & MOBILITAS PEDAGANG PASAR DI PEDESAAN [STUDI KASUS DI DESA SAMBI KEC.  SAMBI KAB. DATI II BOYOLALI JATENG] (1995)
  211. KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA TRANSMIGRAN DI KEC. MAGINTI KAB. MUNA ”SUL-TENG” (2006)
  212. KEADAAN SOSIAL EKONOMI TRANSMIGRAN DI DUSUN TEKAM KEC. MEMPAWAH HILIR KAB. DATI II PONTIANAK (1997)
  213. KESULTANAN TERNATE DALAM RANAH POLITIK LOKAL [STUDI TENTANG STRATEGI KEMBALINYA KESULTANAN TERNATE DALAM POLITIK LOKAL PASCA ORDE BARU] (2006)
  214. KINERJA BADAN DIKLAT PADA TAHUN 2004 [PENELITIAN DI BADAN DIKLAT PROPINSI KALIMANTAN  TENGAH] (2005 )
  215. PERSAINGAN AMERIKA SERIKAT DAN PERANCIS DI KAWASAN TIMUR TENGAH (2006)
  216. DINAMIKA PEMILIH : [STUDI TERHADAP PREFERENSI POLITIK PEMILIH ETNIS TERNATE DALAM PEMILU LEGISLATIF 1999 & 2004 DI TERNATE] (2006)
  217. KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB JAYAPURA DI STRUK SENTANI TIMUR TAHUN 2004 (2006)
  218. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIDANG KEHUTANAN DIKAB TABALONG [STUDI PERATURAN DAERAH NO. 07 TAHUN 2002] (2006)
  219. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS DINAS PENDAPATAN DAERAH [SUATU STUDI EFEKTIVITAS DINAS  PENDAPATAN DAERAH KAB. DATI II PONTIANAK] (2005)
  220. KEBIJAKAN STRATEGIS UGM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN DAERAH NO. 153 TAHUN 2000 TENTANG PENERAPAN (UGM) SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA {BHMN} [STUDI KASUS PESPON FAKULT TERHADAP OTONOMI DAERAH ] (2005)
  221. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PELAYANAN UMUM KOTA SOLOK [STUDI KASUS PELAYANAN IZIN GANGGUAN [HO1 & SITU] (2006)
  222. PEMBANGUNAN PARTISIPASI DALAM UPAYA MENDUKUNG VISI KOTA [STUDI KASUS TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA FISIK KOTA SAWAH LUNTO PROP SUM-BAR] (2002)
  223. PENYIMPANGAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA KOMPENSASI BAHAN BAKAR MINYAK DI KOTA PEKAN BARU (2006)
  224. IMPLIKASI PERUSAHAAN PEMEGANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN TERHADAP KETAHANAN WILAYAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH KAB. SIMELULEU D.I. ACEH (2002)
  225. CIVIL SOCIATY ORGANIZATIONS (SCO) DI ARAS LOKAL [STUDI TENTANG PARTISIPASI KONSORSIUM MAKUWAJE DALAM POLITIK PROSES DI PROP MALUKU UTARA]
  226. ANALISIS PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN SESUDAH PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 1999 [STUDI KASUS PADA PEMERINTAHAN KAB. GOWA] (2003)
  227. KUALITAS PELAYANAN DI KECAMATAN PASCA PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI [STUDI KASUS KUALITAS PELAYANAN SETELAH DI LAKSANAKANNYA PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DI KEC. WLINGI KAB. BLITAR] (2002)
  228. AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK [STUDI KASUS PADA KANTOR KEC. SANAN KULON KAB BLITAR] (2003)
  229. KUALITAS PELAYANAN INSEMINASI BUATAN PADA DINAS PETERNAKAN KAB. MALANG DI KAB. MALANG (2003)
  230. EVALUASI KEBIJAKAN PENGAMANAN HARGA PASCA PANEN HASIL PERTANIAN DI KAB. BANTUL (2005)
  231. PEMISAHAN POLRI DARI TNI & APLIKASINYA TERHADAP KEAMANAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI DAERAH [STUDI KASUS DI KAB CIREBON PROP JABAR] (2003)
  232. IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 1998 TENTANG KOORDINASI KEGIATAN VERTIKAL DI DAERAH (1993)
  233. MIGRASI – PELUANG KERJA & JARINGAN SOSIAL (2007)
  234. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJERIAL APARATUR PEMERINTAH NEGARA (2001)
  235. KINERJA APARAT DI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR KAB. BENGKULU UTARA (2006)
  236. KEGAGALAN GOLKAR DALAM PILKADA [STUDI TENTANG EFEKTIVITAS JARINGAN TERHADAP KEGAGALAN GOLKAL SUL-TENG DALAM PILKADA GUBERNUR TAHUN 2006] (2007)
  237. GENDER BASED ADUOCACY : UPAYA MEMBANGUN RESOLUSI KONFLIK DALAM KONFLIK BERBASIS GENDER DI KAB. SEMARANG (2005)
  238. PROGRAM PEMBANGUNAN GAMPONG (PPG) [STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PPG DI KAB SCEH UTARA (2006)
  239. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. KENDARI PROP SUL-TENG [STRATEGI MENGHADAPI OTONOMI DAERAH] (2001)
  240. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DISPENDA ; [SUATU STUDI KASUS DISPENDA TINGKAT II KAPUAS HULU KAL-BAR] (1996)
  241. DAMPAK PENINGKATAN PELAYANAN TRANSPORTASI KARETA API [JABOTABEK] TERHADAP POLA PENGGUNAAN LAHAN DI DAERAH PENYANGGA METROPOLITAN (JAKARTA) STUDI KASUS KEC. BOJONG GEDE KAB. BOGOR (1994)
  242. ASPEK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DALAM PELAKSANAANNYA PEMBERIAN OTONOMI KEPADA DAERAH (1993)
  243. NASIONALISME DI KALANGAN MAHASISWA ALIRAN AGAMA KRISTEN SAKSI YEHOVA [STUDI KASUS DI PERGURUAN TINGGI YOGYAKARTA] (2006)
  244. DAMPAK PELAKSANAAN PEMBERIAN OTONOMI KEPADA DAERAH  TERHADAP PERTAHANAN KEAMANAN DAERAH (1993)
  245. PROGRAM PEMBANGUNAN GAMPONG (PPG) [STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PPG DI KAB SCEH UTARA (2006)
  246. IMPLIKASI PERUSAHAAN PEMEGANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN TERHADAP KETAHANAN WILAYAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH KAB. SIMELULEU D.I. ACEH (2002)
  247. PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN [STUDI KOMPARASI PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 3 TAHUN 2000 DENGAN PERDA KAB SLEMAN NO. 6 TAHUN 2002] (2006)
  248. PARTISIPASI LEMBAGA ADAT GOOD GOVERNANCE DI DESA [STUDI TENTANG PARTISIPASI PADA PERSEKUTUAN MASYARAKAT ADAT DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA MOLOTOPO KEC. NDONA KAB. ENDE NTT] (2007)
  249. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PEMERINTAHAN NEGERI DI KAB. PESISIR SELATAN [STUDI DI NAGARI LUMPO KEC. IV JURAL] (2004)
  250. CAPACITY BUILDING PEMERINTAH KAB BULU PROP MALUKU [STUDI TENTANG KESIAPAN DAERAH DALAM PEMBERLAKUAN OTONOMI DAERAH]
  251. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI & PENINGKATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG ATAU KELURAHAN DI KOTA JAYA PURA (2007)
  252. ANALISIS STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH KAB TEBO (2007)
  253. PERAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH [KOMINDA] DALAM MENGATASI KONFLIK DI PROP SUM-BAR (2007)
  254. TRANSPARANSI REKRUTMENT PNS [STUDI KASUS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROP SUM-BAR] (2007)
  255. ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DALAM PEMBENTUKKAN PERDA NEGERI ADAT [STUDI KASUS PADA DPRD PROP MALUKU] (2007)
  256. MANAJEMEN STRATEGIK BUMD [STUDI KASUS PADA ANEKA INDUSTRI & JASA ANINDYA PROP DIY] (1998)
  257. PERANAN TEKNOKRAT DALAM DINAMIKA POLITIK LOKAL [STUDI KASUS PADA PEMBUATAN TEKS KEBIJAKAN & PROGRAM-PROGRAM STELSEL MAYARAKAT SEJAHTERA [SMS] PROP SUL-TENG] (2006)
  258. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI SARANA & PRASARANA PENDIDIKAN PASCA TSUNAMI DI BANDA ACEH (2007)
  259. AKSESABILITAS MASYARAKAT KEC. GENYEM DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN SD PADA ERA DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI KAB. JAYA PURA (2005)
  260. EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN KEMANUSIAAN BAGI KORBAN BENCANA PASCA TSUNAMI 26 DES 2004 DI BANDA ACEH [STUDI DESKRIPTIF AKSPARASI & KETEPATAN PENYALURAN BANTUAN LOGISTIK & MEDIS BAGI KORBAN LUKA & PENGUNGSI KOTA BANDA ACEH] (2006)
  261. DINAMIKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN [STUDI TENTANG PENERAPAN KONSEP CITIZEN’S HARTER DI KAB. PASURUAN] (2007)
  262. PROSTITUSI TERSELUBUNG [SALON PLUS] & ALTERNATIF PENANGGULANGANNYA DI KAB. SLEMAN (2007)
  263. PENGEMBANGAN KOTA BIAK SEBAGAI KAWASAN ANDALAN EKONOMI TERPADU [KAPET] DI PROP IRIAN JAYA (2001)
  264. IMPLEMENTASI PROGRAM DIYAT BAGI KORBAN KONFLIK DI PROP. NAD [MEKANISME PENGELOLAAN & KENDALA-KENDALA KEBERHASILANNYA] (2004)
  265. IMPLEMENTASI DIGITAL GOVERMENT SERVICES PADA BIDANG PENDIDIKAN DI PEMERINTAHAN PROP DIY (2007)
  266. ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA DINAS KEBERSIHAN & PENGELOLAAN SAMPAH KOTA BANJAR MASIN (2003)
  267. RUANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA [STUDI DESA SAMBIREJO KAB. TRENGGALEK] (2007)
  268. STUDI IMPLIKASI PERPINDAHAN KAMPUS UNIVERSITAS CENDRAWASIH PAPUA (2007)
  269. AKUNTABILITAS & TRANSPARANSI PERENCANAAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SAMA KEMITRAAN DALAM PENYEDIAAN FASILITAS & LAYANAN PUBLIK ANTARA PEMERINTAH DAERAH KAB. SLEMAN DENGAN SWASTA [STUDI KASUS PENERAPAN MANAJEMEN CONTRACTING OUT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN & PERTAMBANGAN KAB. SLEMAN] (2003)
  270. PERLAWANAN BURUH ANAK [STUDI PERLAWANAN BURUH ANAK DALAM HUBUNGAN KERJA DI PERKEBUNAN TEMBAKAU] (2003)
  271. PEMANFAATAN MODAL SOSIAL DALAM MANAJEMEN BENCANA [STUDI TERHADAP PENGEMBANGAN PERAN & FUNGSI PECALANG DALMA MANAJEMEN BENCANA DI TINGKAT LOKAL] (2007)
  272. POTENSI DISINTEGRASI NEGARA-BANGSA INDONESIA ETNO- NASIONALISME & OTONOMI DAERAH DI ERA GLOBALISASI (2004)
  273. OPTIMALISASI MODAL SOSIAL DALAM MANAJEMEN BENCANA [STUDI TERHADAP PENGEMBANGAN PERAN DAN FUNGSI PECALANG DALAM MANAJEMEN BENCANA DI TINGKAL LOKAL] (2007)
  274. KEBIJAKAN MUSLIM WORLD OUTREACH AS. DI INDONESIA (2007)
  275. EFEKTIVITAS PELAYANAN [STUDI  KASUS PADA BIRO KEUANGAN SETDA PROP PAPUA SUB BAGIAN BELANJA PEGAWAI] (2007)
  276. STRUKTUR PEKERJAAN & PENGANGGURAN SERTA KEBIJAKAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI KAB. HALMAHERA SELATAN (2007)
  277. ANALISIS KETENAGAKERJAAN DI KAB. BENTUKAH BARU HALMAHERA SELATAN (2007)
  278. EFEKTIVITAS PELAYANAN [STUDI  KASUS PADA BIRO KEUANGAN SETDA PROP PAPUA SUB BAGIAN BELANJA PEGAWAI] (2007)
  279. ANALISIS POTENSI EKONOMI PROP SUM-BAR [STUDI PRIORITAS PEMBANGUNAN SUM-BAR] (2007)
  280. ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA & ANGKA SETENGAH PENGANGGURAN DI PROP KAL-BAR [ANALISIS DATA SURVER ANGKATAN KERJA NASIONAL [SAKERNAS] 2004] (2007)
  281. KINERJA ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEBERSIHAN KOTA TANJUNG BALAI (2006)
  282. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PELAYANAN UMUM KOTA SOLOK [STUDI KASUS PELAYANAN IZIN GANGGUAN (HO) & SITU] (2006)
  283. PENGARUH KEBIJAKAN 5 HARI KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROP RIAU (2006)
  284. KINERJA APARAT DI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR KAB. BENGKULU UTARA (2006)
  285. PENDEKATAN MILITERISME DALAM BIROKRASI (STUDI KASUS ORGANISASI ¬¬SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB LABUHAN BATU) (2006)
  286. SISTEM REKRUTMEN SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PEDESAAN [SEBUAH MODAL PEMBANGUNAN SDM PADA KANTOR DINAS PEMUDA & OLAH RAGA PROP. PAPUA] (2005)
  287. TRANSPORTASI PELAYANAN BERBASIS   E-GOVERMENT DI KAB. LIMA PULUH KOTA (2008)
  288. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGGUNAAN FASILITAS UMUM PERKOTAAN [STUDI KASUS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA JAYA PURA]  (2005)
  289. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DINAS KEBUDAYAAN DALAM PEMBINAAN KEBUDAYAAN [KASUS DINAS KEBUDAYAAN DI JAYAPURA] (2004)
  290. AGAMA NELAYAN [STUDI KONSTRUKSI SOSIAL TENTANG MAKNA AGAMA BAGI NELAYAN DI DESA BRONDONG KEC.. BRONDONG KAB. LAMONGAN ] (2008)
  291. IMPLEMENTASI TUNJANGAN KINERJA DAERAH (TKD) DALAM MENINGKATKAN KINERJA [STUDI KASUS PADA PEGAWAI DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN KAB POHUWATO] (2008)
  292. THE TOLE OF THE PROVINCI AS GOVERNOR UNDER A HOLISTIK APPROUCH TO PROVINEL’AL ADMINISTRATION [A TASE STUDY OF SURATHAM PROVINCE THAILAND] (2006)
  293. EVALUASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN DALAM KAITAN PENINGKATAN KINERJA PNS DI PEMKOT TARAKAN (2008)
  294. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PELAYANAN TERPADU (KPT) KANTOR PEKAN BARU (2007)
  295. PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI LSM DIAN DESA YOGYAKARTA (2000)
  296. KUALITAS PELAYANAN STRATEGIS (RENSTRA) PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN 2001-2005 (2005)
  297. STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DI KOTA MADYA DATI II MEDAN [STUDI KASUS ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN MEDAN] (1999)
  298. STRATEGI PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DATI I SUL-SEL [SUATU KAJIAN TENTANG DIKLAT APARATUR PEMDA] (1996)
  299. KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM [PDAM] DI KAB SLEMAN
  300. STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PASCA REFORMASI PAJAK & RETRIBUSI DAERAH [STUDI KASUS DI DINAS PENDAPATAN DAERAH, DINAS PARIWISATA & DINAS PASAR KAB. LOMBOK TIMUR PROP NTB](2008)
  301. PERSEPSI MASYARAKAT SUKU BATAK TOBA TENTANG PERAN GENDER & IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN BUDAYA [STUDI PADA MASYARAKAT KOTA MEDAN] (2005)
  302. FUNGSI PENGAWASAN DPRD [STUDI TENTANG PENGELOLAAN DILEMA ANGGARAN KEPENTINGAN PARTAI POLITIK & KEPENTINGAN PUBLIK PADA DPRD PROP MALUKU] (2008)
  303. IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS GIZI ANAK UMUR DI BAWAH 3 TAHUN DI DIY, NTB & LAMPUNG (2002)
  304. ANALISIS KEBIJAKAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH (2008)
  305. EFEKTIVITAS DINAS KESEHATAN KAB.BANTUL (2004)
  306. PENGARUH PROFESI DAN STRATEGI BERTAHAN HIDUP GELANDANGAN TERHADAP KETAHANAN PADA ASPEK KETAHANAN [STUDI KASUS PADA LOKASI GELANDANGAN DI WONOKROMO – JAGIR SURABAYA] (2008)
  307. KONFLIK JEPANG DAN KOREA SELATAN ATAS PULAU DOKDO TAKESIMA (2008)
  308. NASIONALISME MASYARAKAT PINGGIRAN [STUDI KASUS ATAS PEMAKNAAN NASIONALISME MASYARAKAT DESA AJI KUNING PULAU SEBATIK KAL-TIM DI PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA](2008)
  309. BARACK OBAMA AND 2008 PRESIDENTIAL ELECTION IN AMERICAN (2009)
  310. IMPLEMENTASI REKRUTMENT KUALIFIKASI SARJANA [S-2] (STUDI KASUS KAB NABIRE) (2008)
  311. KINERJA BAPEDALDA KOTA JAYAPURA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (2005)
  312. KINERJA PELAYANAN PUBLIK BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU [KAPETO BIAK] (2006)
  313. EFEKTIVITAS ORGANISASI BALITBANGDA PROP PAPUA (2003)
  314. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DINAS KEBUDAYAAN DALAM PEMBINAAN KEBUDAYAAN [STUDI KASUS KEBUDAYAAN DI JAYAPURA] (2004)
  315. ANALISIS KEMUNGKINAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KAB BARITO TIMUR [STUDI PADA KEC. DUSUN TIMUR & DUSUN TENGAH ] (2007)
  316. PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM OTONOMI DAERAH [STUDI PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DELEGATIF BUPATI KEPADA CAMAT DI KAB. SOPPENG] (2008)
  317. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEC. & KELURAHAN (P2MK) DI KOTA KENDARI (2005)
  318. KINERJA PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DI KEC. LIMBOTO KAB. GORONTALO (2008)
  319. DISKRESI DALAM MANAJEMEN KONFLIK [STUDI KASUS KONFLIK WILAYAH DI BLOK SEKIP UGM, ANTARA PEMERINTAH DESA CATUR TUNGGAL KEC. DEPOK, KAB. SLEMAN & PEMERINTAH DESA SINDUADI KEC. MLATI KAB. SLEMAN DIY] (2006)
  320. KEBIJAKAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN AFTA
  321. RIGHTSIZING ORGANISASI PUBLIK : PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KAB KONAWE (2005)
  322. IMPLEMENTASI COMMUNITY DEVELOPMENT DI PERTAMINA UP VI BALONGAN INDRAMAYU (2009)
  323. KEBIJAKAN PEMERINTAH AUSTRALIA MENGENAI IMIGRAN ILEGAL [ILLEGAL IMMIGRANT] PASCA INSIDEN KAPAL TAMPA (2004)
  324. ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI WILAYAH KOTAMADYA JAK-TIM (2005)
  325. PERENCANAAN PENGEMBANGAN OBYEK WISATA PANTAI BASE G. (2007)
  326. KONFLIK DALAM PEMERINTAH NAGARI ”PENELITIAN DI NEGERI PADANG SI BUSUK KAB. SAWAH LUNTO SIJUNJUNG SUM-BAR” (2004)
  327. PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DENGAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI TELUK AMBON (2005)
  328. KEMITRAAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) DENGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU (PAKET) P2KP DI KOTA GORONTALO (2009)
  329. INDUSTRI OBAT BIUS DI KOLOMBIA SEBAGAI ANCAMAN TERHADAP NEGARA (2008)
  330. DRUG TRAFFICKING DI KOLOMBIA SEBAGAI ANCAMAN TERHADAP STABILITAS NEGARA (2008)
  331. EFEKTIVITAS TUGAS TNI DALAM MEMBANTU MENANGGULANGI AKIBAT BENCANA ALAM & IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN WILAYAH [STUDI BENCANA GEMPA BUMI 27 MEI 2006 DI KAB. BANTUL PROP DIY] (2007)
  332. KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM REKRUTMEN POLITIK PEMILU 2009 [STUDI DI KAB TIMUR TENGAH SELATAN PROP NTT] (2009)
  333. SURVIVAL GELANDANGAN & PENGEMIS PEREMPUAN DI KOTA BANJAR MASIN (2007)
  334. PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA STAF DI DIVISI NASIONAL REINSERSASI SOSIAL TIMUR LESTE (2009)
  335. STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA DPRD PROPINSI GORONTALO (2008)
  336. DINAMIKA KONFLIK LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI PROPINSI GORONTALO (2008)
  337. DAMPAK TRANSFORMASI STATUS & FUNGSI TANAH ADAT BAGI GERAKAN SOSIAL ”STUDI KASUS : TUNTUTAN MASYARAKAT ADAT MELAMOI TENTANG TANAH EX-ERFPACHT VERPONDING DALAM KOTA SORONG PROP. PAPAU BARAT” (2010)
  338. ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT [STUDI PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN DESA DI DESA  CEMPAKA KAB. LAMPUNG UTARA] (2009)
  339. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN TENAGA KERJA HONORER MENJADI CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB ACEH SELATAN (2009)
  340. STATE AUXILIARY INSTITUTION PADA ASAS LOKAL [STUDI TENTANG MOTIF PEMBENTUKAN & PERAN KOMISI TRANSPARANSI & PARTISIPASI KAB. BULUKUMBA] (2009)
  341. ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PADANG BAY-CITY DI KOTA PADANG (2010)
  342. DAMPAK PEMEKARAN DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KAB INDUK [STUDI TENTANG DAMPAK PEMBENTUKKAN KAB KUBU RAYA TERHADAP KEUANGAN DAERAH & PELAYANAN PUBLIK DI KAB PONTIANAK DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN] (2009)
  343. KINERJA PELAYANAN PERIZINAN [PENELITIAN PELAYANAN PERIZINAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) TINGKAT KECAMATAN DI KAB LAHAT]
  344. ANALISIS GERAKAN PROTES TERHADAP PEMBANGUNAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH    TERPADAU (TPST) BOJONG (2009)
  345. KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. YAPEN WAROPEN DI ERA OTONOMI DAERAH (2003)
  346. PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS NELAYAN MARGINAL DI KAB SORONG SELATAN  (2009)
  347. PERSEPSI DAN RESPON ORANG TUA TERHADAP PERGESERAN NILAI-NILAI PERKAWINAN SUKU BESAR ARFAK DI KEL. MANOKWARI PAPUA BARAT (2009)
  348. KAJIAN POTENSI EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI CAGAR ALAM MUTIS TIMAU KAB. TIMUR TENGAH SELATAN, NTT (2010)
  349. RESISTENSI MASYARAKAT NAFRI,ENGGROSS TOBATI & MUARA TAMI TERHADAP PENGEMBANGAN OBYEK & DAYA TARIUK WISATA PANTAI HOLTEKAN DI KOTA JAYAKARTA (2010)
  350. EVALUASI PROGRAM PENGIRIMAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK TUGAS BELAJAR DI KAB TIMUR TENGAH UTARA, NTT (2010)
  351. GERAKAN BURUH PASCA ORDE BARU [STUDI GERAKAN BURUH PASCA ORDE BARU 1998 – 2009 DI MEDAN SUMATERA UTARA] (2010)
  352. PERANAN SMK KELAUTAN & PERIKANAN DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA KAITANNYA DENGAN KETAHANAN KELUARGA (2006)
  353. ANALISIS POSKOLONIAL TERHADAP TOKOH MINKE DALAM ROMAN TETRALOGI BURUH KARYA PRAMUDYA ANANTA TOER (2010)
  354. PERSEPSI DAN SIKAP ORANG TUA TERHADAP PERGESERAN NILAI-NILAI PERKAWINAN SUKU BESAR ARFAK DI KEL. MANOKWARI BARAT KAB MANOKWARI PROP PAPUA BARAT (2009)
  355. PENGARUH KOMUNIKASI INTERPERSONAL SUAMI – ISTRI TERHADAP MOTIVASI PETANI DALAM PENERAPAN TEKNOLOGI PADI SISTEM JAJAR LEGOWO [KASUS DI DESA JAGUL KEC. NGANCAR KAB KEDIRI] (2010)
  356. PROFIL KEMISKINAN DI DESA RITABDU KEC. MALIANA KAB BOBONARO TIMUR LESTE (2011)
  357. PROFIL KEMISKINAN RUMAH TANGGA & PENANGGUNGAN KEMISKINAN DI KEC. PARIGI KAB MUNA PROP SULAWESI TENGGARA (2005)
  358. HUBUNGAN KERJA SAMA BILATERAL PEMERINTAH INDONESIA & PEMERINTAH TIMOR LESTE DALAM PENANGANAN PERDAGANGAN ILEGAL PADA LINTAS BATAS DARAT KEDUA NEGARA (2010)
  359. KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. SUMATRA BARAT)
  360. PILKADA LANGSUNG DI KAB. BURU (STUDI TENTANG PERILAKU PEMILIH ETNIS BURU-SULA TERHADAP KEMENANGAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH M. HUSNIE HENTIHU RAMLI UMASUGI PADA PILKADA LANGSUNG TH. 2006 DI KAB. BURU) (2008)
  361. RESISTENSI ORANG RIMBA MENGHADAPI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL BUKIT DUA BELAS PROV. JAMBI (2010)
  362. DINAMIKA KELOMPOK PENERIMA MANFAAT BANTUAN KREDIT MIKRO NAGARI DI KEC. IV JURAI KAB. PESISIR SELATAN (2010)
  363. MANAJEMEN TANGGAP DARURAT BENCANA DI KAB. AGAM (STUDI PENYALURAN BANTUAN PADA KORBAN GEMPA BUMI TGL 30 SEPTEMBER 2009 DI KEC. LUBUK BASUNG & KEC. TANJUNG MUTIARA KAB. AGAM SUMBAR) (2011)
  364. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN KEBIJAKAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DI KAB. AGAM (2011)
  365. UDAYA POLITIK WARGA AMERIKA SERIKAT KETURUNAN ASIA (STUDI PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILU PERIODE 2000-2008) (2009)
  366. EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH PENANAMAN MODAL ASING DI KOTA PANGKAL PINANG (STUDI KASUS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TH. 2008-2009) (2011)
  367. PENGARUH BELAJAR SOSIAL PADA SEBUAH LAPANG PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU TERHADAP ADOPSI DAN DIFUSI TEKNOLOGI PADI DI KEC. BANTI MURUNG KAB. MAROS) (2010)
  368. KEBIJAKAN PENGELOLAAN HASIL MIGAS DI TIMOR-LESTE (2011)
  369. ISLAM DALAM POLITIK LUAR NEGRI INDONESIA PADA MASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN SBY (2011)
  370. EVALUASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN BHS PORTUGIS DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TIMOR-LESTE MELALUI PROGRAM PELATIHAN BAGI PARA TENAGA PENGAJAR (STUDI KASUS DI SEKOLAH ETP-GTI DILI) (2011)
  371. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP KOTA YOGYAKARTA (2003)
  372. KEORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KAB. NAGEKEO (STUDI KASUS MENGENAI KEORGANISASIAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KAB. NAGEKEO) (2011)
  373. STRATEGI PENINGKATAN PAJAK HIBURAN (STUDI KASUS DINAS PENDAPATAN KOTA BATAM) (2011)
  374. HIZBUT TAHRIR INDONESIA DAN INISIASI GERAKAN SOSIAL (STUDI KASUS TENTANG GERAKAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA DI YOGYAKARTA DALAM MENEGAKAN KHILAFAH ISLAMIYAH) 1998-2010 (2011)
  375. ANALISIS STAKEHOLDERS DALAM PROSES PEMEKARAN KAB. SANGGAU PROV. KAL-BAR (2011)
  376. STRATEGI PEMENANGAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI GOLKAR DALAM PEMILU (STUDI TENTANG STRTEGI PEMENANGAN AZIZ MUHULETTE CALON ANGGOTA LEGISLATIF DARI PARTAI GOLKAR DI DAPIL 3 KAB. MALUKU TENGAH PADA PEMILU 2009) (2011)
  377. EFEKTIVITAS PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM KONTEKS SBI (STUDI KASUS PADA SMAN I BANJAR) (2011)
  378. EVALUASI EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI KAKAO FERMENTASI DI KANAGARIAN SIKUCUR KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN  (2010)
  379. ANALISIS FAKTOR PENDORONG DAN PENARIK WISATAWAN UNTUK BERBELANJA DI FACTORY OUTLET KOTA BANDUNG (2011)
  380. LAGU MAMBESAK SEBAGAI POLITIK IDENTITAS ETNIS PAPUA (2011)
  381. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI DI DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAHAT (2010)
  382. PEMERATAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN SEPINTU SEDULANG DI KAB. BANGKA (2010)
  383. EVALUASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU (2011)
  384. STRATEGI RIGHIZING ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIDANG PERTANIAN DI KOTA METRO (2011)
  385. PEMEKARAN DAERAH : PRO-KONTRA DAN KONSPIRASI(STUDI TENTANG KONFIGURASI ELIT DALAM PEMEKARAN KABUPATEN KEPULAUAN OBI HALMAHERA SELATAN-MALUKU UTARA) (2011)
  386. TINGKAT KEPUASAN WISATAWAN MANCANEGARA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN INFORMASI WISATA DI TOURIST INFORMATION CENTER (TIC) PROVINSI DIY (2011)
  387. GERAKAN MASYARAKAT PETANI MERESPON PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SINGKOYO KAB. BANGGAI (2011)
  388. PEMEKARAN DAERAH : PRO KONTRA DAN KONSPIRASI (STUDI TENTANG KONFIGURASI ELIT DALAM PEMEKARAN KABUPATEN KEPULAUAN OBI HALMAHERA SELATAN-MALUKU UTARA) (2011)
  389. EVALUASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU (2011)
  390. TINGKAT KEPUASAN WISATAWAN MANCANEGARA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN INFORMASI WISATA DI TOURIST INFORMATION CENTER (TIC) PROVINSI DIY (2011)
  391. PERAN PROGRAM SEKSIOLOGI DI RADIO ROMANSA FM DALAM MEMBENTUK PERSEPSI MENGENAI KESEHATAN REPRODUKSI DI KALANGAN REMAJA PONOROGO (2008)
  392. EFEKTIVITAS STRATEGI KOMUNIKASI KONSULTAN DALAM PROGRAM BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PN PM MANDIRI PERKOTAAN DI KABUPATEN MUNA (2011)
  393. RESISTENSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BANDARA LOMBOK TENGAH (STUDI TERHADAP RESISTENSI PETANI DESA TANAK AWU KAB. LOMBOK TENGAH) (2009)
  394. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA JAYAPURA (2004)
  395. ALIANSI KEAMANAN JEPANG-AS PASKA PERANG DINGIN (2011)
  396. KINERJA PROGRAM REVOLUSI KIA (KESEHATAN IBU ANAK) PEMDA KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROPINSI NTT (2011)
  397. KINERJA PEGAWAI BIRO TATA PEMERINTAHAN PROPINSI PAPUA (2010)

—————————————————————————————————————————————————————–

Untuk melihat Referensi skripsi, tesis, disertasi yang lain silahkan klik link ini

HARGA FILE CONTOH SKRIPSI, TESIS, DISERTASI:

SKRIPSI LENGKAP HARDCOPY (BUKU) RP.200.000, SOFTCOPY (PDF) RP.275.000, (MS.Word) Rp.300.000
TESIS (S2)LENGKAP HARDCOPY (BUKU) RP.300.000, SOFTCOPY (PDF) RP.400.000 (MS.Word) Rp.500.000
DISERTASI LENGKAP HARDCOPY (BUKU) RP.600.000 s/d RP.1000.000 jt (tergantung judul)
* Hardcopy dikirim via JNE sedang Softcopy dikirim via E-Mail.

CARA PEMESANAN Via SMS :
[Jurusan].[Kode Tesis].[Nomor Urut Judul Pilihan].[Nama Bank].[Jumlah Rupiah].[email].[alamat lengkap]
Contoh :
Skripsi B.Inggris.Kode Aj1.4.MANDIRI.200000.whitecyberinfo@yahoo.com.Jl Kemiri No.26 Salatiga 50711
Kirim ke 08562799383

Silahkan klik disini untuk mendapatkan Skripsi Lengkap Jurusan Anda dan Jurusan lainnya !

Kontak kami 1×24 jam YM : setiawanded@yahoo.com atau SMS ke 08562799383

* khusus untuk perhitungan ongkos kirim HARDCOPYSilahkan Tunggu SMS Konfirmasi dari kami !
** No.Resi Pengiriman ditampilkan di website EntingGanesha.com dan digitalStore.whitecyber.com.

————————————————————————————————————————————–

Best Seller
Perangkat Pembelajaran Kurikulum 2013 Edisi Revisi

33%

Rp 600.000 900.000
Best Seller
Jual Perangkat Pembelajaran Agama islam Kurikulum 2013 Kelas 10

25%

Rp 600.000 800.000
Best Seller
Rp 2.500.000
Best Seller
Rp 2.500.000
Best Seller
Tutorial PAKET 4 (2 LISENSI)

4%

Rp 495.000 515.000
Best Seller
Tutorial PAKET 3 (2 LISENSI)

4%

Rp 495.000 515.000

Cari Produk

Temukan Kami di