Download Referensi Contoh Tesis Hukum Lengkap - Digital Store
Open 08.00 sd 17.00 WIB Minggu Libur - No Call (Telp)
SMS 0856 4088 1921

( pcs)
GambarBarangjmlBeratTotal
keranjang belanja anda kosong
00,00Rp 0
Menu

Download Referensi Contoh Tesis Hukum Lengkap

Tuesday, November 12th 2013.

Bagi sahabat whitecyber yang membutuhkan Download Referensi Contoh Tesis Hukum Lengkap silahkan menghubungi kami di 08562799383. Harga tertera di bawah.

TESIS HUKUM [KODE O.9]

1 PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM PENYELESAIAN PERSELESAIAN PERBURUHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA/2003
2 UPAYA HUKUM PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG KLATEN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET/2004
3 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN DI KOTA DENPASAR/2003
4 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROV. RIAU/2005
5 ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI/2004
6 PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENIPUAN VIA SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) DARI HANDPHONE
7 IMPLEMENTASI KONVENSI KEJAHATAN PENERBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINGDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA
8 PERAN DAN TANGUNG JAWAB WALI AMANAT SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL DALAM PENERBITAN OBLIGASI
9 FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) DI KABUPATEN BANYUMAS
10 PEMBATALAN AKTA NOTARIIL DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)
11 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN SUATU EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PPK DI KECAMATAN TEMINABUAN KABUPATEN SORONG
12 PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP HASIL REKAMAN SUARA DALAM BENTUK COMPACT DISCS (CD)
13 PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA
14 PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA DI BIDANG MUSIK REKAMAN SUARA DI INDONESIA
15 (kosong)
16 STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI SURABAYA
17 PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA
18 PERANAN RENCANA TATA RUANG DALAM MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI PROPINSI RIAU
19 UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP SANKSI-SANKSI JABATAN
20 KEDUDUKAN ANAK YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (SILARIANG) TERHADAPD HARTA PENINGGGALAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT MAKASSAR
21 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMER 4 TAHUN 1996
22 TINJAUAN YURIDIS AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DI BUAT OLEH NOTARIS DAN PELAKSANAANNYA DALAM PRAKTEK
23 PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
24 PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN( STUDI DI POLRES WONOSOBO)
25 PERANAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI MEDIASI PASCA PERMA NO 2 TAHUN 2003 DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
26 TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UANG TUNAI DI BANK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI
27 EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME
28 TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN /KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM SELF ASSESSMENT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG BPHTB DITINJAU DARI OBYEKNYA
29 PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBA BARAT
30 PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLTABES YOGYAKARTA
31 PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMAHAN DI KOTA SAMARINDA, 03
32 PERLINDUNGAN MEREK TERHADAP TAS YANG DIPRODUKSI MASSAL PADA PENGRAJIN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 03
33 PRAKTEK MONEY LAUNDERING DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SISTEM PERBANKAN ON-LINE
34 PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI MELALUI MEDIASI, 06
35 UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET, 04
36 HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM MASYARAKAT (SUATU STUDI TENTANG OPERASIONALISASI HUKUM KEWARISAN ISLAM DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT MUSLIM TANGERANG, 07
37 PELAKSANAAN PENANDATANGANAN AKTA OLEH PENERIMA KUASA DALAM AKTA SKMHT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS, 07
38 TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) YANG TIMBUL KARENA ADANYA PEMBAGIAN WARISAN, 04
39 TINJAUAN YURIDIS PENATAGUNAAN TANAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA BAGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN BUKIT SEMARANG BARU (BSB) DI KOTA SEMARANG, 05
40 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN DI KOTA BANDUNG, 05
41 PEMBATALAN PERKAWINAN SERTA AKIBAT HUKUMANNYA DI PENGADILAN AGAMA SLAWI, 06
42 JAMINAN FIDUSIA TERHADAP BARANG PERSEDIAAN DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH 05 SEMARANG, 07
43 PERANAN NOTARIS DALAM PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS MENJELANG PROSES EMISI SAHAM, 06
44 WEWENANG NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTA MAGELANG, 06
45 PERANAN BADAN AMIL SEBAGAI PENGELOLA DALAM UPAYA MENGUBAH STATUS MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 38 TAHUN 1999, 05
46 PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LESSOR DALAM PERJANJIAN LEASING (SEWA GUNA USAHA), 04
47 JENIS-JENIS PERJANJIAN SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM PENGGALIAN HAK GUNA BANGUNAN OBYEK HAK TANGGUNGAN, 07
48 PEMBENTUKAN BALAI LELANG SEBAGAI UPAYA PEDAYAGUNAAN LELANG DI INDONESIA, 07
49 PELAKSANAAN PERKAWINAN SUKU DAYAK BAKATI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 07
50 PENGGUNAAN TANAH ADAT UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN LANGOWAN KABUPATEN MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA, 07
51 PERJANJIAN PENANGGUNGAN (BORGTOCHT) SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENGIKATAN JAMINAN KREDIT BANK PADA KANTOR PUSAT PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, 08
52 PERTANGGUNGJAWABAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESINYA, 07
53 PELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYATAN KEPERCAYAAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA SEMARANG, 07
54 PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG SALATIGA, 07
55 PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN WONOGIRI, 07
56 PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. MITRA DANA PUTRA UTAMA FINANCE CABANG SEMARANG, 06
57 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK, 04
58 EKSEKUSI TERHADAP BARANG JAMINAN YANG DIIKAT DENGAN FIDUSIA DI BANK PAPUA YAPEN WAROPEN SERUI, 07
59 TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TERHADAP PENGANGKATAN ANAK SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PEMBAGIAN WARIS (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG), 07
60 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL (TANAH PERTANIAN) DI DESA PAKOPEN KECAMATAN BAWEAN KABUPATEN SEMARANG
61 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DI KOTA SEMARANG, 07
62 PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN UMAT KHONGHUCU DI KABUPATEN JEPARA, 07
63 PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS MALAPRAKTEK MEDIK DAN PENYELESAIANNYA DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 126/PDT.G/2003/PN.CBN), 08
64 KEDUDUKAN WASIAT DALAM SISTEM PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN MENURUT HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA
65 PELAKSANAAN PERMOHONAN PEMBERIAN HAK BARU ATAS TANAH BEKAS HAK GUNA BANGUNAN ASAL HAK BARAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO, 05
66 PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DASAR HIBAH WASIAT DI KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN KOTA PURWOKERTO, 07
67 PERUBAHAN KELAMIN BAGI TRANSSEKSUAL DALAM KAITANNYA DENGAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM, 05
68 PELAKSANAAN PENDIRIAN YAYASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 DI DENPASAR
69 PELAKSANAAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT BANK NIAGA TBK CABANG BANDUNG, 07
70 KAJIAN HUKUM TENTANG POLIGAMI DAN PERMOHONAN POLIGAMI YANG DITOLAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG, 07
71 PELAKSANAAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 07
72 PENYELESAIAN UTANG DEBITOR TERHADAP KREDITOR MELALUI KEPAILITAN, 07

TESIS HUKUM [KODE 03Y]

1. PENGGUNAAN KREDIT BERDOKUMEN/LETTER OF CREDIT [L/C] DI DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN PADA PRAKTEK PERBANKAN DI BANK EXIM [BANK MANDIRI] KOTA MADYA PONTIANAK KALBAR / 2001
2. ASPEK YURIDIS PELAKSANAAN TITIK BERAT OTONOMI DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 45 1992. STUDI KASUS DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN / 1997
3. NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF CIVIL SOCIETY [TELAAH KRITIS TERHADAP NEGARA HUKUM INDONESIA] / 2001
4. PERKEMBANGAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN RELEVANSI BAGI USAHA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL / 1997
5. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL DALAM PENERBITAN OBLIGASI / 1998
6. BISNIS E.COMMERCE WWW.SANUR.CO.ID [STUDI PEMBATASAN JAMINAN, SYARAT, DAN PERJANJIAN KONDISI PRODUK] / 2003
7. KEBERADAAN HUKUM ADAT DALAM PENEGAKAN HUKUM STUDI TENTANG KEDUDUKAN DAN PENGARUH HUKUM DELIK ADAT PADA PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PERZINAAN DI LUAR KUHP DI LOMBOK DAN BALI / 1998
8. PENYELENGGARAAN PERTANIAN LAHAN PANTAI DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN DI PROPINSI DIY / 2003
9. IJTIHAD MAHMUD SYALTUT TENTANG HUKUM KELUARGA DALAM AL-FAT AWA
10. PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA / 2003
11. MASALAH PENCEMARAN AKIBAT USAHA INDUSTRI KECIL [TELAAH KASUS DI BEBERAPA INDUSTRI KECIL] / 1999
12. TUGAS AKHIR : PERAN ORANG KATU [TOI KATU] DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DI TAMAN NASIONAL LORE LINDU SULAWESI TENGAH / 1999
13. KARYA TULIS : UPAYA PEMERINTAH DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA PADA KELOMPOK MISKIN DI KELURAHAN PABUWARAN KECAMATAN PURWOKERTO UTARA KOTIP PURWOKERTO / 1999
14. PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DI SD, SMP, SMA DI LINGKUNGAN MUHAMMADIYAH KODYA YOGYAKARTA / 1996
15. PEMBANGUNAN PERUMAHAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KAB. DATI II KLATEN / 1996
16. SIGNIFIKANSI PERANAN BALAI LATIHAN KERJA KHUSUS PARIWISATA YOGYAKARTA DALAM MENGATASI EKSISTENSI PENGANGGURAN YANG BERKUALIFIKASI LULUSAN SMTA DI DIY / 2000
17. PAPAER : EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMBERIA N INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP KOTAMADYA YOGYAKARTA / 1998
18. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK OLEH PEGAWAI PENGAWAS KETENAKERJAAN DI KAB. BOGOR / 2002
19. ADAT KAWIN LARI MASYARAKAT SASAT DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM / 2002
20. TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN KAB/KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PASAL 10 AYAT 1 UU NO. 20 THN 2000 TENTANG BPHTB DITINJAU DARI OBJEKNYA / 2003
21. KEDUDUKAN ANAK YANG MELAKUKAN KAWIN LARI [SILARIANG] TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT MAKASAR / 2003
22. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DI DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI [STUDI KASUS DI KELURAHAN SESETAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN] / 20002
23. KEBIJAKAN BANK INDONESIA BAGI PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH [TELAAH ATAS KEBIJAKAN BI SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS EKONOMI] / 1992 – 2002
24. UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET / 2004
25. PRAKTEK MONEY LAUNDREING DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SISTEM PERBANKAN ON-LINE / 2004
26. UPAYA HUKUM PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG KLATEN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET / 2004
27. PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERUSAHAAN KELOMPOK [GROUP COMPANY] / 2003
28. PERAN DEALER DAN BROKER DALAM TRANSAKSI JUAL- BELI VALUTA ASING [FOREIGN EXCHANGE] KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM LINGKUP HUKUM BISNIS DI WILAYAH SURAKARTA / 2004
29. DIVESTASI SEBELUM JATUH TEMPO PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA / 2004
30. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN KEPAILITAN / 2003
31. PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DASAR PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN DI KOTAMADYA DENPASAR PROPINSI BALI / 2003
32. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL DI BIDANG DESAIN INDUSTRI DI WILAYAH SUKOHARJO PADA ERA GLOBALISASI / 2003
33. KAITAN HUKUM TENTANG PROGRAM REKAPITULASI BANK UMUM / 2003
34. EKSPLOITASI KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK DI KABUPATEN BANYUMAS / 2003
35. PENGATURAN PERUBAHAN PEMERINTAHAN MENJADI KELURAHAN MENJADI PEMERINTAH DESA DALAM SISTEN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS / 2002
36. INFLASI DAN RIBA / 2004
37. EKSISTENSI LEMBAGA PERKREDITAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA PAKRAMAN DI BALI / 2003
38. PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU DI BALI / 2003
39. UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KECURANGAN PERBANKAN DI BANK DKI JAKARTA / 2002
40. PENYELENGARAAN KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN DI KABUPATEN TEGAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHN 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH / 2003
41. PENGATURAN PERUBAHAN PEMERINTAH KELURAHAN MENJADI PEMERINTAH DESA DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS / 2002
42. PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS [SUATU TINJAUAN YURIDIS] / 2002
43. PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA / 2003
44. LEGALITAS DEKRIT PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA / 2003
45. IMPLEMENTASI NIATAN POLITIK EKSEKUTIF DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRANATA HUKUM DAERAH YANG LEGAL DAN BAIK SERTA DEMOKRATIS / 2003
46. EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME / 2002
47. TINJAUAN PERLINDUANGN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA / 2002
48. IMPLEMENTASI NIATAN POLITIK EKSEKUTIF DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRANATA HUKUM DAERAH YANG LEGAL DAN BAIK SERTA DEMOKRATIS / 2003
49. EKSISTENSI PENGATURAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS / 2003
50. LEGALITAS DEKRIT PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA / 2003
51. TANGUNGJAWAB BADAN PERWAKILAN DESA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA / 2003
52. PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP DANA PERIMBANGAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAUN 1999 / 2003
53. PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA / 2004
54. PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA / 2004
55. KEDUDUKAN HUKUM PASIEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN / 2004
56. ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI / 2004
57. KONSEP BENTUK USAHA TETAP DI ERA TRANSAKSI ELEKTRONIK / 20003
58. MASALAH PERDAMAIAN DALAM HUKUM PERDATA PADA UMUMNYA DAN HUKUM KEPAILITAN PADA KHUSUSNYA / 2003
59. PENGERTIAN SUMIR DI DALAM HUKUM KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMO 4 TAHUN 1998 / 2002
60. TINJAUAN HUKUM TENTANG KONTRAK JUAL BELI KAPAL ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE DENGAN PT. PALINDO JAYA UTAMA SURABAYA / 2004
61. MODAL VENTURA SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN BAGI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH DI PROPINSI PAPUA / 2004
62. ASPEK YURIDIS KEPEMILIKAN SAHAM PEKERJA PADA PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN PERS / 2004
63. SOLUSI HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM BISNIS PERUMAHAN DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA / DIY / 2003
64. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM BISNIS PERUMAHAN DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA / 2003
65. PERKEMBANGAN SISTEM PIRAMIDA PADA MULTI LEVEL MARKETING [MLM] DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA
66. PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMAHAN DI KOTA SAMARINDA / 2003
67. PERLINDUNGAN MEREK TERHADAP TAS YANG DIPRODUKSI MASSAL PADA PENGRAJIN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA / 2003
68. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN KATEGORI PELANGGARAN MEREK DARI DELIK BIASA MENJADI DELIK ADUAN DALAM UNDANG-UNDANG MEREK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA / 2003
69. PENGAJUAN HAK MEMINTA KETERANGAN [INTERPELASI] OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU KEPADA GUBERNUR RIAU DALAM HAL PERMASALAHAN PEMERINTAH DI KABUPATEN KAMPAS [PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999] / 2003
7O. PERANAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL ASING DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI BALI / 2003
71. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN DI KOTA DENPASAR / 2003
72. POLA HUBUNGAN PENANAMAN MODAL OLEH ORANG ASING DALAM PEMBANGUNAN HOTEL DI BALI / 2003
73. PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK BUKOPIN CABANG KLATEN / 2005
74. TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTARA WANITA TIONGHOA INDONESIA DENGAN PRIA TAIWAN MELALUI PERANTARA AGEN [MAK COMBLANG] DI KOTA SINGKAWANG / 2005
75. TINJAUAN HUKUM ATAS PERMASALAHAN DAN KESULITAN PENERAPAN PEMBUKTIAN SEDERHANA [SUMIR] DALAM PERKARA KEPAILITAN / 2005
76. PEMBAGIAN HAK-HAK BAGI PARA PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG DINYATAKAN PAILIT / 2005
77. PERAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG / 2005
78. PEMBERDAYAAN BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI KALIMANTAN TIMUR DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI LANGSUNG DILIHAT DARI HUKUM INVESTASI / 2004
79. DASAR HUKUM PEMBIAYAAN KREDIT SEPEDA MOTOR YAMAHA DI SAMARINDA DALAM RANGKA MENDUKUNG RODA PEREKONOMIAN DI SAMARINDA DI LIHAT DARI HUKUM PERJANJIAN / 2004
80. PERLINDUNGAN KONSUMEN KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK TABUNGAN NEGARA KOTA HIJAU BALIKPAPAN [KPR BTN KHB] / 2004
81. PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN / STUDI KASUS DI POLRES WONOSOBO / 2004
82. MASALAH PERDAMAIAN DALAM HUKUM PERDATA PADA UMUMNYA DAN HUKUM KEPAILITAN PADA KHUSUSNYA / 2003
83. UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP SANKSI-SANKSI / 2004
84. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN TUDUHAN PRAKTEK MONOPOLI OLEH GROUP 21 CINIPLEX DALAM INDUSTRI FILM / 2005
85. PERWUJUDAN OTONOMI DI BIDANG PERTANAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS / 2005
86. PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ADAT TIONG HOA DI KOTA SINGKAWANG PROPINSI KALIMANTAN BARAT / 2005
87. TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA [PERSERO] DALAM MENYELENGGARAKAN LAYANAN JASA PAKET POS DENGAN TEPAT, CEPAT, DAN AMAN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN DI YOGYAKARTA / 2002
88. FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DI KABUPATEN BANYUMAS /
89. TINJAUAN YURIDIS AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DAN PELAKSANAANNYA DALAM PRAKTEK / 2004
90. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BRI CABANG YOGYAKARTA SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN FIDUCIA BENDA PERSEDIAAN / 2004
91. PENJUALAN MELALUI LELANG ATAS BENDA YANG DIJAMINKAN PADA BANK PEMERINTAH OLEH PEJABAT LELANG KELAS I DI KOTA MAKASAR / 2004
92. PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBA BARAT / 2005
93. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DISTRIBUTOR INDEPENDEN DALAM EZUINO BISNIS NETWORK MARKETING DI JAKARTA / 2005
94. PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMAHAN DI KOTA SAMARINDAH / 2003
95. PENERAPAN DOKTRIN PERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAAN TERBATAS DI INDONESIA / 2004
96. GUGATAN PELANGGARAN MEREK BERDASARKAN PASAL 1365 KUH PERDATA DAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK / 2003
97. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA / STUDI DI POLRES BOYOLALI / 2004
98. PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA / 2004
99. ANALISIS HUKUM PERJANJIAN BELI SEWA MOBIL DENGAN CARA KREDIT PADA PT. TUNAS FINANCINDO DI MAKASAR / 2005
100. KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN HIPOTIK DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG MAKASAR / 2006
101. PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMUT) / 2005
102. DEPOSITO PIHAK KETIGA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PT. BANK LIPPO CABANG MAKASAR / 2005
103. UPAYA DINAS PERHUBUNGAN DAN LLAJ DALAM MENGATASI PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PENYELENGGARA ANGKUTAN KOTA DAN PEDESAAN DI KAB. BANYUMAS / 2003
104. PERANAN RENCANA TATA RUANG DALAM MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI PROPINSI RIAU / 2006
105. HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DALAM PRAKTEKNYA DI KOTA SINGKAWANG / 2005
106. KEDUDUKAN HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH MENURUT PASAL 33 AYAT 3 UUD 1945 / 1995yyyyyyyyyyyyy
107. PERANAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA / STUDI DI POLRES PURWOREJO / 2003
108. PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PENARIKAN HIBAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL / 2006
109. PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI MELALUI MEDIASI / 2006
110. PIDANA MATI DI INDONESIA, TELAAH KONSEPSI DAN APLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAM / 2005
111. KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG ALIH TEKNOLOGI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN USAHA PENGEMBANGAN INDUSTRI DI PT. COLA-COLA BOTTLING INDONESIA JAWA TENGAH , SEMARANG / 2005
112. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROPINSI RIAU / 2005
113. BISNIS E-COMERCE WWW.SANUR.CO.ID STUDI PEMBATASAN JAMINAN SYARAT DAN PERJANJIAN KONDISI PRODUK / 2003
114. AUTENTIKASI DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI BISNIS SECARA ELEKTRONIK [SUATU KAJIAN NORMATIF TERHADAP PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMBUKTIAN INDONESIA] / 2002
115. PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA /
116. PENERAPAN KLAUSA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI PERUMAHAN DI KOTA MADYA DENPASAR PROPINSI BALI / 2003
117. PERAN DEALER DAN BROKEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI VALUTA ASING (FOREIGS EXCHANGE ) KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM LINGKUP HUKUM BISNIS DI WILAYAH SURAKARTA /2004
118. HAMBATAN – HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN KEPAILITAN / 2003
119. PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU DI BALI / 2003
120. ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI / 2004
121. AKIBAT PEMBATALAN AKTA HIBAH TANAH YANG DIBUAT OLEH PEJABAT AKTA TANAH (PPAT) DI LUAR WILAYAH KEWENANGANNYA – STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO 11 / PDT.G / 2002 PN. KALIANDA
122. KOSONG
123. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MASYARAKAT PADA BANK SYARIAH MANDIRI DI KOTA CILEGON / 2006
124. PELAKSANAAN AKAD HAWALAH PADA PT. BANK SYARIAH MUAMALAT INDONESIA CAB YOGYAKARTA / 2007
125. KONSEKUENSI YURIDIS BAGI PARA KREDITUR TERHADAP PERNYATAAN PAILIT YANG DIMOHON OLEH SALAH SATU KREDITUR YANG TERKAIT DENGAN PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI / 2003

TESIS HUKUM [KODE 01E]

1. PRAKTEK UNCOVERED SHORT SALE/NAKED SHRT SAHAM-SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DENGAN WARKAT DI BEJ – 02
2. TANGGUNG GUGAT BADAN PERWAKILAN DESA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA – 00
3. PENGATURAN PERUBAHAN PEMERINTAH KELURAHAN MENJADI PEMERINTAH DESA DALAM SISTEM OTODA DI KAB. BANYUMAS – 03
4. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKPLOITASI PEKERJA ANAKA OLEH PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DI KAB. BOGOR – 02
5. PENENTUAN NIALI JUAL OBJEK PBB DALAM SISTEM OTODA DI KABUPATEN (SUATU TINJAUAN YURIDIS) – 02
6. PENGAJUAN HAK MEMNITA KETERANGAN ANTERPELASI OLEH DPRD PROP RIAU KEPADA GUBERNUR RIAU DALAM HAL PERMASALAHAN PEMERINTAHAN DI KAB. KAMPAR (PERSPEKTIF UU NO. 22 TH 1999) – 03
7. PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP DANA PERIMBANGAN DAERAH BERDASARKAN UU NO. 25 TH 1999 – 03
8. IMPLEMENTASI NOIRTAN POLITIK EKSEKUTIF DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRANTA HUKUM DAERAH YANG GAGAL DAN BAIK SERTA DEMOKRATIS – 03
9. EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME – 03
10. LEGALITAS DEKRIT PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA – 03
11. PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERUBAHAN DI KAB. PURBALINGGA – 03
12. KOSONG
13. EKSISITENSI PENGATURAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAD DI KAB. BANYUMAS – 03
14. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL VCD BAJAKAN DI YK (DITINJAU DARI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA) – 03
15. KEDUDUKAN HUKUM USAHA KLINIK KESEHATAN BERSAMA SEHUBUNGAN DENGAN PELAYANAN SWASTA DI BIDANG MEDIK (STUDI PADA USAHA KLINIK KESEHATAN BERSAMA DI PROP. BALI) – 02
16. PERANAN POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PADA POLRES WONOSOBO) – 04
17. PENGGUNAAN KREDIT BERDOKUMEN/LETTER OF CREDIT (L/C) DI DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN PADA PRAKTEK PERBANKAN DI BANK EXIM (BANK MANDIRI) KOTAMADYA PONTIANAK KALBAR – 01
18. PERANAN RETRIBUSI DASAR TERHADAP PAD DI KAB. SLEMAN – 01
19. PEMBAGIAN HAK BAGI PARA PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG DINYATAKAN PAILIT – 04
20. TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK ANTARA WANITA TIONGHOA INDONESIA DENGAN PRIA TAIWAN DI KOTA SINGKAWANG – 04
21. PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMHAN DI KOTA SAMARINDA – 04
22. PERKEMBANGAN SISTEM PIRAMIDA PADA MULTI LEVEL MARKETING (MLM) DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA – 03
23. KAJIAN HUKUM TENTANG PROGRAM REKAPITULASI BANK UMUM – 04
24. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN KEPAILITAN – 04
25. PRAKTEK MONEY LAUNDERING DALAM HUBUNGAN DENGAN SISTEM PERBANKAN ON LINE – 03
26. PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA DIPTA MUSIK DAN LAGU BALI – 03
27. PENYELENGGARAAN KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN DI KAB. TEGAL SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 22 TH 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH – 04
28. KEDUDUKAN HUKUM PASIEN DALAM PERSPEKTIF UU NO. 6 TH 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN – 04
29. UPAYA HUKUM PT. BRI KANTOR CABANG KLATEN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET – 04
30. TINJAUAN HUKUM TENTANG KONTRAK JUAL BELI KAPAL ANTARA PEMERINTAH KAB. MERAUKE DENGAN PT. PALINDO JASA UTAMA SURABAYA – 04
31. PEMBAGIAN HAKK-HAK BAGI PARA PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG DINYATAKAN PAILIT – 05
32. PERANAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA (SUATU STUDI DI POLRES KLATEN) – 04
33. REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP KEJAHATAN (STUDI DI POLRES SLAWI) – 02
34. SOLUSI HUKUM DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BPD KALTIM – 02
35. UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET – 03
36. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL DI BIDANG DESAIN IDUSTRI DI WILAYAH SUKOHARJO PADA ERA GLOBALISASI – 03
37. EKSISTENSI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPO) DALAM PEMBANGUNAN DESA DI BALI – 03
38. PERAN DEALER DAN BROKER DALAM TRANSAKSI JUAL BELI VALUTA ASING (FOREIGN EXCHANGE) KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM LINGKUP HUKUM BISNIS DI WILAYAH SURAKARTA – 04
39. DIVESTASI YURIDIS PERLINDUNGAN HAM DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA – 02
40. TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAM DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA – 03
41. PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA – 03
42. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN KATEGORI PELANGGARAN MERK DARI ADUAN DELIK BIASA MENJADI ADUAN DALAM UU MERK DI DIY – 03
43. PERANAN UNIT IDENTIFIKASI ALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA (STUDI DI POLRES PURWOREJO) – 03
44. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (SUATU STUDI DI POLRES BOYOLALI) – 03
45. PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLRES YK) – 04
46. PERANAN UU PENANAMAN MODAL ASING DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI BALI – 03
47. PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU DARI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA – 04
48. MODAL VENTURA SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN BAGO PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH DI PROP PAPUA – 03
49. PERLINDUNGAN MERK TERHADAP TAS YANG DIPRODUKSI MASAL PADA PENGRAJIN DI DAERAH YOGYAKARTA – 03
50. UPAYA PENEGAKAN TINDAK KECURANGAN PERBANKAN DI BANK DKI JAKARTA – 03
51. MASALAH PERDAMAIAN DALAM HUKUM PERDATA PADA UMUMNYA DAN HUKUM KEPAILITAN PADA KHUSUSNYA
52. POLA HUBUNGAN PENANAMAN MODAL OLEH ORANG ASING DALAM PEMBANGUNAN HOTEL DI BALI – 03
53. PENGERTIAN SUMIR DI DALAM HUKUM KEPAILITAN BERDASARKAN UU NO. 4 TH 1998 – 02
54. PENERAPAN KLAUSAULA EKSONERISASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERUSAHAAN DI KOTAMADYA DENPASAR PROP. BALI – 03
55. ASPEK YURIDIS KEPEMILIKAN SAHAM PEKERJA PADA PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN PENERBITAN PERS – 04
56. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN DI KOTA DENPASAR – 03
57. DASAR HUKUM PEMBIAYAAN KREDIT SEPEDA MOTOR YAMAHA DI SAMARINDA DALAM RANGKA MENDUKUNG RODA PEREKONOMIAN DI SEMARANG DILIHAT DARI HUKUM PERJANJIAN – 04
58. PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA TANI MELALUI BRI DI KAB. BANYUMAS – 04
59. PEMBERDAYAAN BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI KALTIM DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI LANGSUNG DILIHAT DARI HUKUKM INVESTASI – 04
60. KONSEP BENTUK USAHA TETAP DIER TRANSAKSI ELEKTRONIK – 03
61. ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KELUAR NEGERI – 04
62. PERAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN UU NO. 15 TH 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG – 05
63. PERLINDUNGAN HUKUM KETIGA DALAM HUBUNGAN DENGAN PERUSAHAAN KELOMPOK (GROUP COMPANY) – 03
64. GUGATAN PELANGGARAN MERK BERDASARKAN PASAL 1365 KUH PERDATA DAN BERDASARKAN UU MERK – 05
65. PERLINDUNGAN KONSUMEN KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK TABUNGAN NEGARA KOTA HIJAU BALIKPAPAN (KPR BTN KHB) – 05
66. PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP PEMBUATAN SYARAT-SYARAT BARU PADA PERUM PEGADAIAN DI KOTA MAKASAR
67. TANGGUNGJAWAB DIREKSI YANG BERTINDAK SEBAGAI PENANGGUNG UTANG PERSEROAN JIKA PERSEROAN DINYATAKAN PAILIT – 04
68. ANALISIS KORELASI MANAJEMEN LIKUIDITAS DENGAN TINGKAT KEPERCAYAAN NASABAH (STUDI EMPIRIS PADA BANK SYARIAH MANDIRI YK) – 05
69. METODE PENAFSIRAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA YANG DIAMBIL DARI KETIDAKJELASAN SUATU PASAL DALAM PERJANJIAN DI PN YK – 04
70. PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ADAT TIONGHOA DI KOTA SINGKAWANG PROP KALBAR – 05
71. PERANANA BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA – 03
72. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS DIKELUARKAN SESELAN KEC. DENPASAR DAN PN DENPASAR) – 02
73. PEMBATALAN AKTA MATERIIL DI YK (STUDI KASUS DI PN YK) – 05
74. PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAAN MASYARAKAT DI KAB. SUMBER BARAT – 05
75. FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMDA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DI KAB. BANYUMAS – 02
76. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH KENDARAAN BERMOTOR DI DIY – 05
77. PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) – 05
78. DEPOSITO PIHAK KETIGA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PT. BANK LIPPO CABANG MAKASSAR – 05
79. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA DKRMAN PEMOGAN KEC. DENPASAR SELATAN – 05
80. PERANAN NOTARIAT DALAM PEMBUATAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) – 05
81. PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL MASSIMA GALUNG ANTARA PEMILIK TANAH DAN PETANI PENGGARAP DALAM MASYARAKAT BUGIS DI DESA ROMPEGADING KEC. LILIRIAJA KAB. SOPPENG – 05
82. KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN HIPOTEK DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BNI (PERSERO) TBK CABANG MAKASAR – 06
83. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BRI CABANG YK SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA BENDA PERSEDIAAN – 05
84. UPAYA REHABILITASI LAHAN PASCA PENAMBANGAN EMAS PT. KELIAN EQUATORIAL MINING DI KAB. KUTAI BARAT – 05
85. PELAKSANAAN EKSEKUSI DI BAWAH TANGAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN BANK DALAM HAL TERJADINYA KREDIT MACET DALAM KREDIT KEPEMILIKAN MOBIL (KPM) PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DIKOTA MAKASAR – 05
86. PENERAPAN BAKU MUTU KUALITAS AIR DAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR DALAM USAHA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN SUNGAI MUSI DI KOTA PALEMBANG SUMSEL – 01
87. REKAYASA TEKNOLOGI SARINGAN DENGAN MEDIA TANAH GAMBUT SEBAGAI PENYEDIAAN AIR BERSIH DARI AIR SUNGAI KAINGAN KAB. KATINGAN PROP KALTENG SKALA RUMAH TANGGA – 05
88. KEDUDUKAN ANAK YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (SILARIANG TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT MAKASAR) – 03
89. AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT BAGI KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN – 05
90. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN PRODUK SARUNG SAMARINDA DITINJAU DARI SEGI INDIKASI GEOGRAFIS DI KOTA SAMARINGA – 04
91. TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERUM PEGADAIAN TERHADAP BARANG GADAI DI KOTA MAKASAR – 06
92. TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI SEKALIGUS PEMEGANG SAHAM DALAM PERKARA UTANG PIUTANG PT. SUBAGIO SAWMILL BANJARMASIN – 06
93. AKIBAT HUKUM PENCABUTAN IZIN USAHA BANK BERDASARKAN UU PERBANKAN DAN UU PERSEROAN TERBATAS – 06
94. PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP HASIL REKAMAN SUARA DALAM BENTUK COMPACT DISK (CD) – 02
95. PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PENERBIT MUSIK DI INDONESIA – 03
96. PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH DIBANDING SISTEM BUNGA PADA BANK KONVENSIONAL – 02
97. PERJANJIAN YURIDIS PERJANJIAN REKAPITULASI PERBANKAN – 99
98. KEWENANGAN PEJABAT LELANG KELAS I UNTUK MEMBELI BARANG BERGERAK DALAM LELANGA NON EKSEKUSI DI KPALN DENPASAR – 06
99. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROP RIAU – 05
100. KONSEP PERSAMAAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM HUBUNGAN KERJA OUTSOURICH – 05
101. TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN DALAM KALENG DARI DAERAH WONOSOBO – 05
102. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UANG TUNAI DARI BANK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI -= 05
103. PENJAMIN KREDIT MACET USAHA KECIL DAN MENENGAH OLEH LEMBAGA PENJAMIN KREDIT – 05
104. UPAYA PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DI KOTA YK – 05
105. STUDI IMPELEMNTASI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI SURAKARTA – 05
106. PELAKSANAAN THE FILEC’S OF CREDIT ”ANALISIS DALAM PEMBERIAN KREDIT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENGURANGI KEMUNGKINAN TERJADINYA KREDIT MACET PADA BANK UMUM DI MOJOKERTO – 05
107. PEMBERDAYAAN BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH JATENG DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI LANGSUNG
108. PERANAN PERS DALAM PELAYANAN INFORMASI DITINJAU DARI HUKUM BISINIS (STUDI DI PROP KALTIM) – 05
109. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. TATA GRAHA ASRI DENGAN PT. BANK NIAGA TBK – 05
110. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA BANK JATENG CABANG SURAKARTA – 05
111. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH DAN TATA CARA PENYELESAIAN JIKA TERJADI KREDIT MACET DI BRI CABANG SIDOARJO – 05
112. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TEMUAN INVENTOR DI BIDANG KESEHATAN PADA DEPARTEMEN KESEHATAN RI JAKARTA DALAM HAL ADANYA PENGAMBILAN PIHAK LAIN – 05
113. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BUPATI MENGELUARKAN KEPUTUSAN PENARIKAN RETRIBUSI JEMBATAN MAHAKAM II DI KAB. KUTAI – 05
114. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DI BIDANG PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA – 05
115. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI KOTA YK DENGAN BERLAKUNYA UU NO. 4 TH 1996 – 05
116. PERANAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI MEDIASI PASCA PERMA NO. 20 TH 2003 DI PN JAKBAR – 05
117. FUNGSI DINAS PENDIDIKAN DI KAB. SLEMAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN WAJAR 9 TH – 05
118. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA DI BIDANG MUSIK REKAMAN SUARA DI INDONESIA – 05
119. PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA FIDUCIA DALAM PERJANJIAN FIDUCIA YANG DIBUAT DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI BRI CABANG WATES) – 05
120. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI PEREKAMAN SUARA DARI TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN KASET – 05
121. PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK ATAS WARKAT YANG BERBENTUK CEK PADA BANK INDONESIA DI WILAYAH SURAKARTA – 05
122. PENGAWASAN PERBANKAN DALAM AKTIVITAS PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT (L/C) STUDI KASUS PENCARIAN DANA L/C EFEKTIVITAS PADA PT. BNI TBK – 05
123. UPAYA DAN KENDALA UNTUK MENARIK KEMBALI KENDARAN BERMOTOR AKIBAT KREDIT MACET PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI KALTIM DI SAMARINDA – 05

 

————————————————————————————————————————————————————-

Untuk melihat Referensi skripsi, tesis, disertasi yang lain silahkan klik link ini

HARGA FILE CONTOH SKRIPSI, TESIS, DISERTASI:

SKRIPSI LENGKAP HARDCOPY (BUKU) RP.200.000, SOFTCOPY (PDF) RP.275.000, (MS.Word) Rp.300.000
TESIS (S2)LENGKAP HARDCOPY (BUKU) RP.300.000, SOFTCOPY (PDF) RP.400.000 (MS.Word) Rp.500.000
DISERTASI LENGKAP HARDCOPY (BUKU) RP.600.000 s/d RP.1000.000 jt (tergantung judul)
* Hardcopy dikirim via JNE sedang Softcopy dikirim via E-Mail.

CARA PEMESANAN Via SMS :
[Jurusan].[Kode Tesis].[Nomor Urut Judul Pilihan].[Nama Bank].[Jumlah Rupiah].[email].[alamat lengkap]
Contoh :
Skripsi B.Inggris.Kode Aj1.4.MANDIRI.200000.whitecyberinfo@yahoo.com.Jl Kemiri No.26 Salatiga 50711
Kirim ke 08562799383

Silahkan klik disini untuk mendapatkan Skripsi Lengkap Jurusan Anda dan Jurusan lainnya !

Kontak kami 1×24 jam  YM : setiawanded@yahoo.com atau SMS ke 08562799383

* khusus untuk perhitungan ongkos kirim HARDCOPY  Silahkan Tunggu SMS Konfirmasi dari kami !
** No.Resi Pengiriman ditampilkan di website EntingGanesha.com dan digitalStore.whitecyber.com.

——————————————————————————————————————————————————-

Best Seller
Perangkat Pembelajaran Kurikulum 2013 Edisi Revisi

33%

Rp 600.000 900.000
Best Seller
Jual Perangkat Pembelajaran Agama islam Kurikulum 2013 Kelas 10

25%

Rp 600.000 800.000
Best Seller
Rp 2.500.000
Best Seller
Rp 2.500.000
Best Seller
Tutorial PAKET 4 (2 LISENSI)

4%

Rp 495.000 515.000
Best Seller
Tutorial PAKET 3 (2 LISENSI)

4%

Rp 495.000 515.000

Cari Produk

Temukan Kami di